Home METRO Daerah Program Dana Desa Jangan Hancurkan Kearifan Lokal

Program Dana Desa Jangan Hancurkan Kearifan Lokal

231
Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat, salah satu desa di Indonesia yang masih menjaga kearifan lokal. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kepemimpinan Jokowi-JK memberi harapan baru dalam pemerataan pembangunan hingga ke pelosok-pelosok desa. Pembangunan pun kini berkiblat ke pedesaan dengan adanya anggaran khusus bernama Dana Desa.

“Ini patut disyukuri mengingat masih besarnya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, sehingga memicu angka urbanisasi yang tinggi,” tegas Peneliti Merapi Cultural Institute (MCI), Hrb. Binawan, melalui siaran pers kepada citraindonesia.com, Sabtu (21/5/2016).

Namun demikian, menurutnya, selain mempertimbangkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pembangunan desa hendaknya juga memperhatikan analisis dampak sosial-budaya agar jangan sampai menabrak kearifan-kearifan lokal yang akhirnya menjadi pemicu hancurnya semangat gotong-royong, kekeluargaan dan belarasa.

Binawan mengakui, di tengah arus modernisasi yang begitu deras, tradisi pedesaan menjadi oase bagi nilai-nilai kemanusiaan universal. Desa yang merupakan pusat harmoni kehidupan yang humanis, memberikan nuansa kedamaian batin yang mendalam. Tak heran kini banyak dijumpai berbagai aktivitas bisnis yang “menjual” nuansa pedesaan karena pada dasarnya, manusia selalu rindu suasana desa yang “manusiawi”.

Sayang, fakta yang terlihat saat ini adalah penggerusan nilai-nilai tradisi terus merambah ke pedesaan. Semangat musyawarah mufakat yang menjadi roh kehidupan desa, kini mulai kurang dihiraukan. Di beberapa desa bahkan dijumpai beberapa rencana pembangunan yang akhirnya harus gugur di tengah jalan karena masyarakat desa tidak dilibatkan sejak awal perencanaan, sehingga mereka enggan terlibat di dalamnya.

“Gotong-royong yang dahulu menjadi ciri khas pedesaan, kini sedikit demi sedikit mulai luntur. Pekerjaan membuat sarana umum yang dahulu dikerjakan secara bersama-sama secara sukarela dan tanpa upah, kini rasa-rasanya hampir sulit dilakukan. Apalagi karena bangunan yang didirikan saat ini rata-rata memiliki struktur yang rumit, sehingga perlu mendatangkan tenaga ahli, minimal sebagai pendamping, sehingga tak jarang justru mengendurkan niat gotong-royong dari para warga,” imbuh peraih gelar Magister Pendidikan Bidang Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini.

Ia pun menilai, diperlukan kesiapan mental dari seluruh masyarakat desa, terutama perangkat-perangkatnya, untuk secara cerdas dan arif memenuhi setiap persyaratan dalam pengajuan program, pelaksanaan hingga pelaporannya. Pola pikir yang cenderung ingin instan dan tidak mengindahkan kearifan lokal seperti nilai kejujuran, keterbukaan, gotong-royong dan musyawarah mufakat, justru akan berisiko pada kegagalan dalam program kerja pembangunannya.

“Dalam beberapa kasus, kegagalan ini tidak hanya menyebabkan urungnya pembangunan desa, namun juga menyebabkan beberapa perangkat desa harus berurusan dengan hukum,” jelasnya.

Ia pun meminta pemerintah dan para stakeholder agar kearifan lokal tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan, sebaliknya dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus pengontrol pembangunan terutama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebaiknya mengikutsertakan masyarakat, dan harus berpedoman pada tingkat kebutuhan dan kondisi ril masyarakat setempat, bukan semata-mata aji mumpung.

Pembangunan yang memakai perspektif pembangunan ala kota tanpa mempertimbangkan kebutuhan ril yang lahir dari kerarifan lokal, hanya akan membawa beban sosial-budaya warga desa. (man)

Komentar

Komentar