Home Breaking News Prabowo Disebut Kritik UU Pemilu Karena Ambisi Jadi Presiden

Prabowo Disebut Kritik UU Pemilu Karena Ambisi Jadi Presiden

193
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kritikan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu yang menyebutkan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah lelucon untuk menipu rakyat, disebut karena abisi jadi Presiden.

“Ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tidak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi (Prabowo mengucapkan itu) hanya karena ambisi,” kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7/2017).

Opsi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional didukung mayoritas fraksi di DPR. Selain PDI-P, opsi ini juga didukung parpol koalisi pendukung pemerintah lain seperti Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB.

Adapun Gerindra, bersama Demokrat, PKS dan PAN mendukung opsi ambang batas pencalonan presiden dihapuskan atau 0%. Karena kalah suara, keempat fraksi tersebut walk out dari ruang sidang paripurna dan RUU pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden 20-25% disahkan menjadi UU secara aklamasi dalam rapat paripurna, Jumat (21/7/2017) dini hari.

Hasto mengatakan menang dan kalah dalam berpolitik merupakan hal biasa dan harus disikapi secara ksatria.

“Dengan jalan ksatria PDI-P menerima keputusan politik di DPR walau sering diambil atas kekuatan menang menangan semata,” ucap Hasto.

Dia mencontohkan, saat awal Jokowi terpilih menjadi Presiden, parpol pendukung Prabowo yang saat itu tergabung dalam koalisi merah putih mengubah ketentuan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dengan perubahan itu, PDI-P sebagai pemenang pemilu legislatif tidak otomatis menduduki kursi pimpinan DPR. Pemilihan pimpinan dilakukan dengan sistem paket.

PDI-P dan koalisi pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat pun kalah dalam perebutan kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan. Namun PDI-P, kata Hasto, bisa menerima kekalahan itu.

“Mereka memotong suara rakyat sehingga apa yang disuarakan rakyat tidak tercerminkan di DPR. Tapi PDI-P yakin politik beretika harus dikedepankan,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan hasil pertemuan mereka dalam konferensi pers di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam (27/7/2017).

Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.

“Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat,” kata Prabowo. (pemi)

Komentar

Komentar