Search
Saturday 20 December 2014
  • :
  • :

Permen ESDM No.12/2012 dan No.1/2013, Membingungkan

ilustrasi

ilustrasi

CIN- Pemerintah terus berusaha untuk mengendalikan BBM bersubsidi, agar tidak melampaui kouta yang telah ditetapkan yakni 46,01 KL.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penyempurnaan Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2012 dan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2013.

Direktur Jenderal Minayak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Edy Hermatoro mengatakan, Peraturan Menteri No. 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, secara jelas memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan, dan ktransportasi laut.

“Sebenarnya, kalau dilihat dari Permen No 12 tahun 2012, maka disitu sudah cukup jelas bahwa pengendalian dan pengaturan BBM bersubsidi bagi kendaraan milik perkebunan dan pertambangan. Kemudian, ada lagi Permen No.1 tahun 2013, yang memuat tambahan penggendalian BBM bsersubsisdi bagi kehutanan dan pelayaran, khususnya pelayaran non perintis dan non rakyat,” katanya di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Namun, petunjuk pelaksana (juklak) dari dua Permen ESDM tersebut diatas, masih belum jelas. Dengan demikian sejak dilarangnya kendaraan milik perkebunan dan pertambangan menggunakan BBM bersubsidi per 1 Maret 2013, ternyata menimbulkan berbagai masalah di daerah. Pasalnya banyak truk-truk dilarang membeli BBM subsidi di SPBU.

Sekjen Organda, Ardiansyah, mengatakan, sebagai Akibat dari kerancuan juklak ini banyak anggota Organda tidak dilayani petugas SPBU ketika ingin membeli BBM subsidi. Pada hal, menurutnya, anggota Organda itu berhak untuk mendapatakan BBM bersubsidi.

“Ini menjadi masalah karena aturan 1 Maret 2013 tidak menyebutkan dengan jelas kendaraan mana yang boleh dan tidak membeli BBM subsidi, jadi ketika ada truk yang berkapasitas besar dianggap truk milik perkebunan/pertambangan jadi ngak boleh beli BBM subsidi,” kata Ardiansyah

Dirjen Migas Edy Hermantoro mengakui dalam Permen ESDM Nomor 1 tahun 2013 yang merupakan penempurnaan dari Permen 12 Tahun 2012 terkait penghematan dan pengendalian BBM jenis tertentu, memang tidak menyebutkan secara rinci kendaraan seperti apa yang dilarang membeli BBM subsidi selain kendaraan pemerintah.

“Nah, ini memang perlu dijelaskan melalui juklak. Tapi, yang jelas kendaraan milik atau outsourcing oleh badan usaha pertambangan atau perkebunan, itu dilarang menggunakan BBM subsidi,” kata Edy Hermantoro

Namun, fakta di lapangan membuat bingung terutama petugas di SPBU, untuk mengidentifikasi mana kendaraan milik atau bukan milik badan usaha tambang atau perkebunanan.

Edy Hermatoro menjelaskan, untuk saat ini kendaraan yang hilir mudik di wilayah hilir diperbolehkan membeli BBM subsidi, sambil menunggu Juklak dari dua Permen ESDM ini. Sementara, kata Edy,  kendaraan tambang atau perkebunan di wilayah hulu – di area tambang atau di dalam hutan perkebunan, tetap dilarang menggunakan BBM subsidi.

Berikut ini antara lain butir dari  Permen ESDM  Nomor 01 Tahun 2013:

  1. Mulai 1 Februari kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD dilarang di Sumatera dan Kalimantan serta pada 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi dilarang menggunakan bensin RON 88 (Premium).
  2. Mulai 1 Februari kendaraan pemerintah di Jabodetabek dan mulai 1 Maret di Jawa-Bali dilarang menggunakan Solar subsidi.
  3. Mobil barang dengan jumlah 4 roda untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan minyak solar subsidi.
  4. Mobil barang dengan jumlah 4 roda lebih untuk mengangkut hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan solar subsidi terhitung 1 Maret 2013.
  5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung 1 Februari 2013 dilarang menggunakan solar subsidi. (kani)