Home Breaking News Penyelundupan Hukum di Kendeng, Jokowi Akan Panggil Menteri BUMN, KSP, dan PT...

Penyelundupan Hukum di Kendeng, Jokowi Akan Panggil Menteri BUMN, KSP, dan PT Semen

3068
9 Wanita Semen Kaki di Depan Istana Negara Jakarta. Foto: Liputan6

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Staf Presiden (KSP), dan PT Semen Indonesia, di depan Istana Negara, Senin (20/3/2017), untuk membahas tuntutan warga Kendeng yang melakukan aksi dengan menyemen kaki untuk kedua kalinya.

“Jadi Senin presiden akan membahas masalah Kendeng ini bersama Menteri BUMN, Kepala Staf Presiden, dan PT Semen Indonesia di Istana,” kata juru bicara kepresidenan, Johan Budi, seperti diberitakan BBC Indonesia.

Pada hari Senin pula, 10 pegiat perempuan dari Jakarta akan ikut memasung kaki dengan semen untuk bergabung dengan 50 warga Pegunungan Kendeng yang sudah terlebih dahulu melakukannya di depan Istana Merdeka, sejak Senin (13/3/2017) pekan lalu.

Warga yang menyemen kakinya itu adalah bagian dari 110 warga Rembang, Pati, dan Kudus. Tiga kawasan di pegunungan Kendeng yang datang ke Jakarta untuk memprotes keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang memberikan izin baru bagi PT Semen Indonesia.

Padahal Mahkamah Agung (MK) sebelumnya sudah mengabulkan gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen itu. Sementara pegiat lingkungan memperingatkan bahwa izin baru Gubernur Jawa Tengah terkait pabrik semen bisa membuka jalan bagi ‘penyelundupan hukum’ lain yang berbahaya.

Sebelumnya, pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu, beberapa pekan setelah aksi penyemenan kaki yang pertama, Presiden Jokowi menerima para petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta meminta penundaan semua izin tambang di Pegunungan Kendeng.

Tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyatakan mematuhi putusan MA, namun pada 23 Februari lalu mengeluarkan lagi izin pembangunan baru, dengan sedikit perubahan wilayah.

“Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menerbitkan begitu saja izin baru bagi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng jelas merupakan merupakan suatu ‘penyelundupan hukum’ dengan mengakal-akali putusan Mahkamah Agung,” kata Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring.

“Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah pegunungan Kendeng,” tambahnya.

Raynaldo Sembiring menyebut langkah Gubernur Jawa Tengah merupakan pelecehan terhadap hukum dan perlawanan terhadap putusan MA serta perintah presiden. (pemi)

Komentar

Komentar