Home Breaking News Pengamat: Pemerintah Jokowi Masih Menjalankan Ekonomi Kolonial

Pengamat: Pemerintah Jokowi Masih Menjalankan Ekonomi Kolonial

169
Salamuddin Daeng. (Foto: Hizbuttahir)

“Belajar dari Struktur Ekonomi Kutai Kartanegara”

Pendahuluan

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan miniatur ekonomi Indonesia sekaligus cermin kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. Ekonomi salah satu kabupaten di Kalimantan Timur menjelaskan bagaimana sebuah daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, namun mengalami masalah yang besar dalam keuangan daerah, dan sekaligus masalah besar dalam kesejahteraan rakyatnya. Daerah yang kaya namun sebagian besar masyarakatnya sangat miskin. Begitulah gambaran ekonomi negara Indonesia yang kaya sumber daya alam ini secara keseluruhannya.

Ekonomi kolonial itu ditandai oleh tiga hal ; pertama adalah penguasaaan tanah yang sangat luas dalam rangka eksploitasi kekayaan alam oleh investasi asing/modal asing. kedua, kekayaan alam diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah dan tidak ada proses industrialisasi di Indoesia atau di daerah tersebut, sehingga tidak memberikan nilai tambah dan kesempatan kerja. Ketiga, hasil dari eksploitasi kekayaan alam tersebut ditempatkan di bank bank asing, di luar negeri dan mengalir ke institusi keuangan internasional dan negara negara maju. mari kita lihat dalam contoh kasus Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kakayaan Melimpah

Kutai Kartanegara merupakan daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam migas. Kontrak migas tersebar di berbagai wilayah kabupaten ini. Salah satu kontrak migas terbesar adalah Blok Mahakam yang baru baru ini menimbulkan polemik secara nasional.

Bagaimana tidak, sebagai contoh Blok Mahakam memiliki cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial) sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (TCF). Blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan Bekapai pada tahun 1974 melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara pemerintah Indonesia dengan TOTAL INPEX (kepemilikan masing masing 50%-50%). Konon perusahaan tersebut telah menginvestasikan setidaknya US$ 27 miliar atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya. Kontrak yang akan berakhir pada tahun 2017 akan menjadi peristiwa ekonomi dan politik yang paling menentukan bagi Indonesia.

Selain migas, Kutai Kartanegara juga kaya akan sumber daya alam perkebunan. Ijin perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 18 Kecamatan. Pertambahan luas areal komoditi kelapa sawit untuk pola usaha perkebunan rakyat dari kurun waktu tahun 2007-2011 rata-rata meningkat lebih dari 30% per tahun, sedangkan produksi meningkat rata-rata hampir mencapai 150 % per tahun dengan produksi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 50.241 Ton CPO atau 193.233 Ton TBS atau rata rata 27.032 Kg/ Ha.

Pesatnya perkembangan luas areal dan produksi komoditi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara juga didorong oleh pihak swasta. Saat ini total luas areal PBS mencapai 189.094 Ha dan produksi 273.007 Ton dalam wujud CPO. Adapun jumlah PBS yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 41 PBS yang aktif dan memiliki HGU dan IUP. Untuk realisasi tanam terdapat 31 PBS yang sudah melakukan realisasi tanam dan terdapat 13 PBS yang sudah berproduksi. Data terakhir dari Ditjenbun terdapat sekitar 58 perusahaan penerima izin usaha perkebunan (IUP-B, IUP-P, dan IUP) yang beroerasi di kutai Kartanegara.

Lebih dahsyat lagi adalah ijin pertambangan. Menurut Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batu Bara Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) dan advokasi oleh Jatam selama ini, Kabupaten Kutai Kartanegara bisa disebut sebagai pengobral IUP, dengan jumlah tidak kurang dari 700 izin dikeluarkan dengan luas total hingga 1 juta hektare. untuk ukuran luas ijin pertambangan, Kutai Kartanegara merupakan wilayah kabupaten dengan pertambangan terluas di Indonesia.

PDRB yang Besar

Pengukuran perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, maka akan diperoleh nilai PDRB yang sangat besar. Nilai PDRB Kutai Kartanegara tahun 2014 sebesar Rp 149.292 trilyun. Meskipun angka ini mengalami penurunan sebesar 1,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 151.297 trilyun di tahun 2013, namun tetap PDRB kutai sangat besar.

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas yaitu sektor Pertambangan (berperan 75,31% terhadap perekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (8,83%), sektor Konstruksi (6,09%) dan sektor Perdagangan (2,54%), dan sisanya berada di sektor transportasi, jasa, industry pengolahan dan sektor lainnya. Sedangkan jika minyak bumi dan gas alam (migas) dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka nilai PDRB Tahun 2013 PDRB tanpa migas mencapai Rp 89,429 triliun dan turun menjadi Rp 85,137 triliun di tahun 2014.

Nilai PDRB yang sangat besar tersebut apabila dibagi dengan jumlah penduduk kutai Kartanegara, maka juga akan diperoleh PDRB perkapitan yang sangat besar. Berdasarkan hasil Proyeksi, Penduduk Kutai Kartanegara tahun 2014 adalah 700.439 jiwa yang terdiri atas 368.100 laki-laki dan 332.339 perempuan. Dengan demikian nilai PDRB perkapita Kutai Kartanegara mencapai Rp. 213,14 juta per kapita per tahun, atau sebesar Rp. 17,8 juta perkalpita per bulan.

Namun bagaimana keadaan sebenarnya ? pertama tama tentu angka tersebut di atas tidak terdistribusi ke kelompok pengangguran. Sebagaimana data statistik menunjukkan angkatan kerja ini terdiri atas penduduk yang ”bekerja” sebanyak 294.118 orang dan ”pengangguran” sebanyak 24.381orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kutai Kartanegara sebesar 7,65 persen.

Sebagian besar masyarakat Kutai Kartanegara masih bekerja di sektor pertanian, jumlah rumah tangga pertanian Kutai kartanegara mencapai 56.093 rumah tangga, atau dapat mencapai 224372 orang masih hidup dan menggantungkan diri pada sektor ini atau mencapai 33% dari penduduk. Dengan demikian PDB yang besar yang dihasilkan oleh sektor pertambangan tidak terdistribusi ke penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Itu merupakan phenomena umum dalam investasi pada modal.

Pertumbuhan yang Tidak Berkualitas

Keheranan terhadap ekonomi Indonesia pernah dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku heran dengan keadaan ekonomi dalam masa pemerintahannya. SBY heran dan mempertanyakkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar yang diraih, namun pada saat yang sama kemiskinan justru meningkat. Mangapa hal itu bisa terjadi ?

Para ahli ekonomi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai pertumbuhan yang tidak berkualitas. Pertumbuhan semacam ini hanya menghasilkan angka-angka diatas kertas yang besar namun masyarakat pada kenyataannya tidak merasakan manfaat.

Dalam buku Makro Ekonomi Minus, Sebuah Tinjauan Kritis Tentang Penanaman Modal di Indonesia, Salamuddin Daeng (IGJ, 2010) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih terperangkap dalam ekonomi model kolonial dengan ciri-ciri ; pertama, ekonomi Indonesia ditopang oleh investasi asing, yang menguasai tanah dalam skala yang sangat luas, Sebagaima penguasaan colonial atas tanah tanah pribumi kala itu. Kedua, kekayaan alam Indonesia dalam bentuk bahan mentah diekspor ke luar negeri untuk kepentingan industrialisasi di negara negara maju. Ketiga, hasil keuantungan investasi dikirim ke pusat pusat keuangan di negara negara maju dan tidak ada yang ditempatkan pada bank maupun lembaga keuangan nasional. Keempat, keuangan negara/pemerintah ditopang oleh utang yang besar sehingga anggaran pajak habis untuk membayar bunga dan cicilan utang, kelima konsumsi masyarakat dotopang oleh kredit dan utang dengan bunga yang sangat tinggi.

Struktur ekonomi yang demikian menjadi penyebab mengapa investasi yang semakin besar, utang yang semakin besar, justru semakin memperburuk keadaan ekonomi dan sosal. Inflasi tinggi namun daya beli masyarakat justru tidak bergerak. Keadaan inilah yang sekarang menjadi pukulan keras bagi perekonomian pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.

Defisit Anggaran yang Besar

Untuk memahami mengapa PDRB yang besar dan sumbangan keuangan yang besar yang diberikan oleh Kutai Kartanegara, tidak memberi dampak kepada ekonomi regional dan nasional ? ada baiknya terlebih dahulu kita memahami keadaan ekonomi nasional Indonesia dewasa ini.

Sejak awal pemerintahan Jokowi – JK situasi ekonomi sudah meburuk. Hal ini ditandai oleh defisit neraca eksternal Indonesia yang mengkhawatirkan. Keadaan defisit neraca neraca eksternal Indonesia dalam tahun 2016 lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2015.

Menurut data Bank Indonesia (BI), defisit neraca transaksi berjalan Indonesia meningkat drastis. Semester I 2016 neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit -9,440 miliar dolar meningkat 12 % dari periode yang sama tahun 2015. Lebih parah lagi adalah defisit pendapatan primer Indonesia yang mencapai -15,180 miliar US dolar atau mengalami peningkatan 8 % dibandingkan peride yang sama tahun 2015.

Defisit transaksi berjalan dan defisit pendapatan primer tersebut adalah akibat dari besarnya aliran keuantungan perusahaan asing ke luar negeri dan pembayaran bunga dan cicilan utang baik pemerintah dan swasta. Berdasarkan data BI, utang luar negeri pemerintah hingga semester I 2016 mencapai Rp 2142,40 triliun dan utang luar negeri swasta mencapai Rp. 2228,74 triliun. Dengan demikian total utang luar negeri mencapai Rp. 4371,15 triliun.

Akibatnya terjadi defisit neraca pendapatan primer dapat mencapai -30,361 miliar US dolar, atau senilai Rp. 409,88 triliun. Ini adalah nilai terbesar yang harus rakyat Indonesia bayarkan kepada orang orang asing akibat kesalahan pengelolaan ekonomi negara. Nilai tersebut setiap tahun tidak tergantikan.

Kondisi diatas bermakna keuangan Indonesia, terkuras untuk membayar bunga dan cicilan utang ke luar negeri dan keuantungan investasi asing. Negara ini menjadi sasaran pengerukan lembaga keuangan internasional dan negara lain untuk mengeruk uang melalui utang dan investasi asing.

Itulah mengapa negara kehilangan kemampuan mendistribusikan pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Hal itu juga berarti bahwa seluruh subangan yang diberikan Kutai Kartanegara terhadap perekonomian Indonesia, habis untuk melunasi kewajiban kepada asing. Maka wajar daerah ini tidak mendapatkan kembali sebagaimana yang wajar.

Lebih jauh lagi kondisi defisit ini menjadi tantangan terkait haluan pemerintahan Jokowi yang menyandarkan ekonomi pada utang luar negeri dan investasi asing untuk merealisasikan ambisinya dalam proyek infrastruktur. Strategi tersebut sudah pasti akan semakin menambah beban neraca eksternal Indonesia. Seluruh infrastruktur yang mereka bangun akan dibayar dengan keringat rakyat dengan sewa yang sudah pasti akan meningkat dari waktu ke waktu. Bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi obyek penjarahan dari lembaga keuangan internasional dan negara negara maju.

Baru baru ini amsyarakat Indonesia heboh oleh UU pengampunan pajak (tax amnesty) yang diberlakukan oleh Pemerintah Jokowi – JK. Pemberlakukan UU ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah keadaan ekonomi yang lesu akibat menurunnya harga komoditas baik itu minyak, tambang, hasil perkebunan dan lain sebagainya. UU tax amnesty secara sederhana dapat dinamakan sebagai UU untuk memberlakukan pajak terhadap harta kekayaan, tanah, rumah, tabungan, deposito dan kekayaan lainnya.
Masalah yang hendak kita diskusikan disini adalah bukan tax amnesty tapi konsekuensi dari ketidakpercayaan pemerintah terhadap apa yang telah direncanakan dalam APBNP 2016.

Salah satu buktinya adalah rencana pemotongan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah hendak memangkas anggaran APBN senilai Rp. 130 triliun, karena tidak yakin penerimaan tax amnesty dapat mencapai Rp. 165 Triliun sebagaimana yang direncanakan. Akibatnya anggaran bagi daerah akan menajdi sasaran utama yang akan dipotong oleh pemerintah, termasuk juga anggaran bagi Kutai Kartanegara. Meski selama ini Kutai Kartanegara tidak mendapatkan anggaran yang setimpal dengan sumbangannya terhadap perekonomian nasional, namun secara umum, anggaran yang dimiliki relative besar dibandingkan daerah daerah lainnya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi anggaran Kutai Kartanegara tahun 2014 mencapai Rp. 6,443 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk daerah ini maka anggaran tersebut jika dibagi rata maka masing masing warga kutai bisa mendapatkan Rp. 9,43 juta/ tahun atau Rp. 785 ribu/bulan. Meski demikian nilai tersebut belum sebanding dengan PDRB perkapita yang sangat besar mencapai Rp. 17 juta/bulan. Anggaran ini juga tidak sebanding dengan kebutuhan daerah ini dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

Kemiskinan dan Keterbelakangan

Meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara kaya dan kekayaan alam dieksploitasi secara besar besaran, namun ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di daerah Kutai Kartanegara. Sampai dengan saat ini Kabupaten Kutai kartanegara (Kukar) menghadapi masalah kemiskinan, penganguran dan ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi dan infrstruktur. Hingga Maret Tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Kaltim dan Kaltara mencapai 253.600 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 yang mencapai angka 237.960 jiwa atau meningkat 15.640 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) sebanyak 52.000 jiwa.

Demikian juga dengan tingkat pengangguran yang juga masih tinggi, ditambah lagi dengan kondisi infrastruktur yang masih buruk, kesemaunya menjadi cerminan sebuah daerah yang kekayaan alamnya banyak, investor berbondong bondong datang kesana, ekspornya melimpah, namun daerah tersebut masih tetap miskin.
Memang anomali semacam ini tidak hanya dihadapi oleh Kutai Kartenagara, namun juga dihadapi oleh perekonomian daerah lainnya yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan daerah di bagian barat seperti Riau, Aceh, dan daerah lainnya. Keadaan semacam ini merupakan cermin dari keadaan perekonomian nasional secara keseuruhan.

Lebih parah lagi kehidupan masyarakat daerah ini ditopang oleh utang kepada bank dan lembaga keuangan. Pada tahun 2014 nilai kredit konsumei daerah ini mencapai Rp. 13,258 triliun. Kredit konusmi ini melebihi nilai kredit investasi 4,885 dan kredit modal kerja 11,539 trilun. Besarnya kredit konsumsi ini sekaligus memperihatkan bahwa sektor perbankkan dan keuangan jauh lebih dominan dalam melakukan penetrasi ke dalam masyarakat dibandingkan dengan politik anggaran pemerintah. Kondisi semacam ini bukan berarti tidak mengandung bahaya, kredit macet. Mengapa ? masyarakat tengah dibelenggu dengan utang dan bunga yang besar yang mencekik leher.

Apakah ada jalan Keluar?

Kekayaan alam yang melimpah tidak banyak gunanya jika tidak ditopang oleh system perekonomiam berkeadilan yang menjamin adanya distribusi sumber daya, pekerjaan dan pendapatan kepada masyarakat. Oleh karena itu maka mutlak diperlukan adanya peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut. Negara yang menjamin terjadinya distribusi atas hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada seluruh anggota masyarakat.

Secara garis besar peran negara dapat meliputi kebijakan fiscal dan moneter. Kebijakan fiscal meliputi seluruh kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, pendapatan (pajak, PNBP, retribusi), pengeluaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara kebijakan moneter meliputi kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga, kredit, inflasi, persediaan uang, yang kebijakan ini lebih banyak melekat pada bank sentral, otoritas jasa keuangan, perbankkan dan lembaga sektor keuangan lainnya.

Demikian pula halnya dalam konteks pengelolaan kekayaan alam Kutai Kartanegara sendiri yang harus dikelola secara berkedailan sebagaimana amanat Konstitusi UUD 1945 asli yakni pasal 33 UUD 1945 ayat 1,2 dan 3. UUD 1945 adalah suatu dasar yang paling kuat dan paling tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. UUD 1945 merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi kolonial.

Peran pemerintah daerah dapat dimulai dengan melakukan langkah langkah agar terjadi penerimaan yang lebih besar terkait dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui instrument dana bagi hasil, maupun dengan cara partisipasi langsung dalam kegiatan investasi yang ada di daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kesempatan melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan kepada masyarakatnya. APBD dapat secara optimal didayagunakan dalam menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat baik dalam proyek proyek infrastruktur maupun proyek yang dibiayai oleh APBD dalam bentuk lainnya.

Ekonomi pada intinya adalah berbicara tentang bagaimana menciptakan kesempatan kerja dan daya beli. Sementara saaat ini daya beli masyarakat ditopang oleh utang. Besarnya kredit konsumsi yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat Kutai Kartanegara bukan sesuatu yang dapat dipandang sepele. Kondisi ini sewaktu waktu dapat menjadi masalah dan dapat mennjadi sumber pengurasan daya beli masyarakat. Mengingat perbankkan sekarang ini bagaikan berlomba menaikkan suku bunga. Inflasi yang tinggi selalu menjadi alasan bagi peningkatan suku bunga.
Dengan demikian pemerintah daerah perlu memikirkan langkah untuk memberikan kredit murah dan modal kerja kepada masyarakat sebagai instrument untuk meningkatkan kapasitas, produksi dan pendapatan masyarakat. Uangnya berasal dari hasil ekploitasi kekayaan alam daerah ini.

Hal yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus membangun industri dan memaksa perusahaan besar melakukan pengolahan bahan mentah di Indonesia. Karena hanya melalui industri yang luas kesempatan kerja, dan multiplier effect dapat tercipta. Industrialisasi merupakan anti tesa terhadap system ekonomi kolonial yang mengeruk bahan mentah. Selain itu perusahaan besar dapat harus andil dalam penguatan modal dan ekonomi masyarakat. (*)

Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI)

Komentar

Komentar