Home Breaking News Pemerintah Didesak Tangkap RJ Lino

Pemerintah Didesak Tangkap RJ Lino

116

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Akrobatik Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ lino, yang dengan mudahnya memerintah jajaran para menteri hingga wakil presiden membuat publik bertanya-tanya.

“Ada apa dibalik serangkaian kejadian paska pengeledahann bareskrim polri dikantor pelindo II. Kenapa dari menteri hingga wakil presiden di republik ini turun tangan untuk intervensi terhadap aparat kepolisian,” ujar Edysa Tarigan Girsang saat jadi pembicara diskusi dengan topik ” tangkap RJ LINO mafia pelabuhan” di warung komando, tebet, Jakarta. Minggu (27/9/2015)

Menurutnya, pandangan publik terhadap kasus pelindo telah berubah ketika pernyataan Bareskrim mengenai tersangka dan barang bukti saat pengeledahan dikantor Pelindo II. Publik juga menaruh kekawatiran atas adanya praktek penyalahgunaan wewenang dari kekuatan politik penguasa tertentu untuk menghalangi pembongkaran secara tuntas praktek KKN dan Mafia yang terjadi di Pelindo II.

“Kekawatiran ini setidaknya muncul dengan adanya pernyataan dari pihak humas Mabes Polri yang meralat keberadaan tersangka dalam korupsi pengadaan mobil crane di pelindo II. Pernyataan tersebut diralat tanpa adanya penjelasan siapakan tersangka sebenarnya dikasus korupsi pelindo II,” tuturnya.

Dia menambahkan, publik juga dikejutkan dengan adanya perpanjangan konsesi JICT di Pelindo II hingga 2039. Proses perpanjangan konsesi ini seolah dilakukan dengan tergesa-gesa. Padahal masih ada waktu hingga 2019 guna membicarakan secara lebih teliti perpanjangan kontrak JICT dengan PT. Huntchinso port holding (HPH).

“Proses perpanjangan kontrak itu seharusnya juga mendengarkan aspirasi publik. Menurut Sarikat pekerja JICT, JICT sangat mungkin dikelola oleh anak bangsa sendiri. Apalagi ada fakta terungkap bahwa perpanjangan kontrak JICT dengan asing ternyata melanggar UU pelayaran,” jelasnya.

Oleh karena itu, Anggota komunitas gerakan 98 ini menyatakan sikap karena perpanjangan kontrak JICT dengan PT Hutchison Port Holding dianggap melanggar Undang-Undang Pelayaran. Hal itu menjadi alasan Komunitas Gerakan 98 meminta aparat penegak hukum dan pemerintah agar memecat dan menangkap RJ Lino.

Komunitas Gerakan 98 juga mendesak pemerintah agar berani memecat para pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam kasus Pelindo II. Komunitas ini pun memberikan jaminan bantuan dengan menyiapkan 100 pengacara untuk membela perjuangan membongkar mafia pelabuhan.

“RJ Lino adalah aktor (ORBAism) Neolib, pra orbaisn ini terus membuat penyakit bagi bangsa ini” pungkasnya. (her)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar