Home Breaking News Parah, 80 Juta Bidang Tanah Belum Memiliki Sertifikat

Parah, 80 Juta Bidang Tanah Belum Memiliki Sertifikat

248
Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.340 penerima di Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (7/5). (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini dari 126 juta bidang yang harusnya memiliki sertifikat, tetapi yang tersertifikat baru 46 juta. Masih kecil sekali.

Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, yang dulunya setahun hanya keluar sertifikat 400 ribu-500 ribu tahun ini dirinya menargetkan 5 juta harus keluar. Tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta harus keluar sertifikat.

Menurut Presiden, hal itu dilakukan pemerintah karena yang menyebabkan sengketa di bawah ini yang namanya sertifikat. Ia menyebutkan, ada sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan masyarakat, karena belum pegang sertifikat.

“Ini adalah tanda bukti hak hukum. Kalau Saudara-saudara memiliki lahan atau sebidang lahan, inilah yang namanya hak property right yang seharusnya dari dulu diberikan oleh negara kepada rakyat. Di negara maju inilah yang diberikan kepada rakyat, supaya rakyat memiliki sebuah status tanda bukti hak atas tanahnya,” tegas Jokowi, seperti diberitakan di laman Setkab, Senin (8/5/2017).

Lanjutnya, karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang mereka punyai.

“Saya akan ikuti pembagian sertifikat ini agar betul-betul rakyat bisa merasakan pegang sertifikat itu seperti apa. Saya pernah sewa rumah 9 tahun, baru setelah kerja pada tahun ke-12 saya bisa pegang yang namanya sertifikat. Oleh sebab itu, saya bisa merasakan sendiri betapa senangnya masyarakat bisa memegang sertifikat seperti ini,” tuturnya.

Kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat, Presiden meminta agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

“Kalau mau dipakai untuk modal usaha silakan, tapi dihitung betul. Bisa mengembalikan tidak? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau tidak hati-hati, tidak usah. Tapi kalau usaha itu menguntungkan, nyicilnya bisa, silakan masukkan. Sekali lagi, kalau dapat uang dari bank hati-hati,” jelasnya. (pemi)

Komentar

Komentar