JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Penetapkan 72 perusahaan manufaktur dan 19 kawasan industri sebagai objek vital nasional industri (OVNI), adalah cara pemerintah memberikan rasa aman dan kenyamanan berusaha.
‘Keamanan dan rasa aman merupakan salah satu kunci dan syarat keberhasilan suatu negara dalam membangun ekonomi,†kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Selasa (6/2/2018).
- Kemenperin Berikan Sertifikat OVNI Kepada Perusahaan IndustriÂ
- Kemenperin-Polri Teken Pedoman Kerja OVNI
Kemenperin mencatat, hingga tahun 2016, terdapat 64 objek perusahaan industri dan 15 objek kawasan industri yang telah berstatus sebagai OVNI. Pada 2017, ditetapkan 8 industri dan 4 kawasan industri OVNI.
Penetapan OVNI berdasarkan Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Kebijakan tersebut semakin dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
Dengan semakin terjaganya tingkat keamanan dan kenyamanan berusaha di Indonesia, Ngakan melihat, investasi di sektor industri pengolahan non migas terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
‘Juga didukung dari faktor lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal, serta penyediaan energi dan bahan baku yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan industri’, tambah Ngakan.
Merujuk data Kemenperin, nilai total investasi (PMA dan PMDN) sektor industri diproyeksikan terus mengalami peningkatan, dari sekitar Rp283,71 triliun tahun 2017 akan menjadi Rp387,57 triliun pada 2019. Sementara investasi tahun 2018 ditargetkan bisa menembus mencapai Rp352,16 triliun.
Mengenai pertumbuhan produksi industri, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis datanya, skala manufaktur besar dan sedang naik 4,74 persen tahun 2017 dibanding 2016. Lonjakan ini terutama produksi makanan 9,93 persen.
Pertumbuhan produksi industri manufaktur skala mikro dan kecil tahun 2017, juga naik 4,74 persen terhadap tahun 2016 terutama produksi komputer, barang elektronik dan optik 35,25 persen.
Menurut Ngakan, peningkatan pengamanan bagi kegiatan usaha di dalam negeri, juga akan berdampak penting terkait penilaian dunia terhadap posisi Indonesia.
Salah satu sub-index pada pilar Institusi dari penilaiaan Global Competitiveness Index oleh World Economic Forum, Indonesia mengalami peningkatan aspek Business cost of terrorism, dari peringkat 115 tahun 2016 menjadi 112 di 2017.
Perbaikan juga terjadi pada aspek Business cost of crime and violence, dari peringkat 102 tahun 2016 menjadi 88 di 2017.
‘Perbaikan aspek-aspek tersebut, setidaknya mampu mendorong perbaikan posisi daya saing Indonesia’, imbuhnya. (linda)
