Home Breaking News Organisasi Masyarakat dan Aliansi Nelayan Tolak RZWP3K Sumut

Organisasi Masyarakat dan Aliansi Nelayan Tolak RZWP3K Sumut

105
Pantai Perawan Pulau Pari

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Organisasi Masyarakat Pesisir dan Aliansi Nelayan Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan pernyataan sikap menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Sumut.

Pernyataan sikat bersama juga disampaikan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Langkat, Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Sarekat Nelayan Sumatera Utara (SNSU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

Dalam siaran tertulis yang diterima citraindonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/11/2017), Manajer Kampanye Pesisir, laut dan pulau kecil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ony Mahardika menjelaskan terkati pedomnan sikap penyusunan Perda zonasi RZWP3K Sumut.

Pertama, secara filosofis, optimalisasi peran sektor kelautan dan perikanan—dengan menghadirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) satu dekade terakhir—tidak boleh sekedar memindahkan pundi-pundi ekonomi yang hampir “bangkrut” di darat ke laut.

Apalagi amar Putusan Mahkamah Konstitusi (TAP MK NO.3/PUU-VIII/2010) telah menegaskan bahwa kebijakan privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perbuatan yang melanggar konstitusi.

Kedua, secara teknis, pemerintah dan DPR perlu merevisi seluruh aturan, baik pusat maupun daerah, yang merujuk semangat pengelolaan dan privatisasi ala HP-3 (Hak Penguasaan Perairan Pesisir).

Termasuk “membersihkan” wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dari berbagai wujud komersialisasi yang memiskinkan. Di Sumatera Utara, misalnya, telah ada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang di dalamnya terang menyebut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

Pada tahap ini, konsolidasi masyarakat sipil lintas sektor perlu diperbesar untuk mengkampanyekan substansi keberhasilan organisasi nelayan dalam mengawal konstitusi, sembari menginspirasi kemenangan serupa di sektor strategis lainnya. Termasuk, mempercepat proses pembatalan terhadap Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah di wilayah masing-masing.

Ketiga, secara operasional, negara wajib memulihkan hak-hak konstitusional warga nelayan: hak untuk melintas (akses); hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun; hak untuk memanfaatkan sumber daya; termasuk, menjamin agar tidak ada lagi penggelontoran material pencemar ke laut (baca: ruang hidup dan penghidupan nelayan).

“Karena sejatinya, secara keseluruhan pembatalan HP-3/IP3 adalah upaya sadar untuk menolong rakyat Indonesia (baca: keluarga nelayan tradisional dan masyarakat adat) untuk keluar dari himpitan kemelaratan yang kian bertambah berat. Di saat yang sama menyelamatkan marwah penyelenggara negara agar tak menjalankan kebijakan sesat yang bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ruang perairan pesisir menurut kearifan lokal.

Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K,dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulaukecil hanya tempelan semata untuk memenuhi putusan MK.

Pelibatan masyarakat yang dimaksud dari Judicial review adalah pelibatan secara substantif dan harus mengaomodir dengan baik. Salah satu poinnya adalah terjadi indirect discrimination terhadap masyarakat dikarenakan keterbatasan akses, modal dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Sehingga diperlukan upaya yang tidak hanya menyebarluaskan rencana usulanpengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Analisis terhadap RZW3K :

1. Adanya kompensasi kepada masyarakat menunjukkan potensi peminggiran kepada masyarakat pesisir. Konsep pemanfaatan sumber daya pesisir adalah open acces (terbuka).

2. Tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Bahkan lebih jauh, terjadi kemunduran aturan subyek yang dapat melakukan permohonan izin hanya orang baik perseorangan maupun badan hukum. Proses perizinan yang diterapkan masih menempatkan nelayan tradisional untuk bersaing dengan swasta untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir. Masih dikenal penguasaan areal lokasi yang sudah ditunjuk dalam izin-izin tersebut.

3. Dikenakannya konsep kerja sama kemitraan antara subyek pemanfaat berbentuk PT(Perseroan Terbatas) dengan penduduk setempat. Dengan adanya konsep kemitraan patut dicermati apakah ada kemungkinan terjadi kemitraan inti-plasma yang tidak adil sehingga meminggirkan penduduk setempat dalam konteksnya adalah masyarakat nelayan.

4. Terdapat ancaman kriminalisasi. Kriminalisasi dapat muncul dengan adanya sanksi pidana terhadap subyek pemanfaat perairan pesisir yang melaku kan kegiatan usaha di kawasan perairan pesisir tanpa adanya IP-3 yang sah.

Analisis Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K SUMUT 07112017

Setelah diteliti secara seksama tiap-tiap pasal dalam Rencana PerDa RZWP3K 07112017 memberikan pertimbangan sebagai-berikut :

1. Pasal 1 hingga 120 dalam Ranperda RZWP3K saling intrupsi hingga terdapat tidak konsisten;
2. Ranperda RZWP3K bertentangan dengan Undang –undang yang lebih tinggi merupakan dasar konstitusi Negara yaitu Undang –Undang dasar 1945 secara menyeluruh;
3. Mengesampingkan Undang-undnag No.07 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan Tangkap,Pebudidaya Ikan dan Petambak Garam;
4. Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K SUMUT 07112017 bertentangan dengan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K SUMUT 07112017 melanggar Hak-hak dasar nelayan sesuai Putusan Mahkamah Kostitusi No. 3/PUU-VIII/2010 atas Judical Review Undang-udang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan diubah menjadi Undang-undang No 01 tahun 2014 tentang Pengeloaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Ranperda RZWP3K seharusnya selaras dengan Renstra RZWP3K. Berdasarkan PerGub No. 18 Tahun 2013 bahwa Renstra tersebut tidak lagi berlaku pada perubahan UU No. 27 Tahun 2007 menjadi UU No. 1 Tahun 2014 dengan demikian RZWP3K ini tidak memiliki dasar pijakan;
7. RZWP3K ini melanggar prinsip – prinsip keterpaduan dan partisipasi sebagaimana yang terdapat pada UU No. 27 Tahun 2007 perubahan menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perairan dan Pulau – Pulau Kecil;
8. Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K SUMUT 07112017 bertentangan dengan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
9. Menolak adanya izin usaha tambang di kawasan pesisir;
10. Hilangnya ruang tangkap nelayan;
11. Mengusulkan agar wilayah konservasi perairan harus dengan minimal 10 % dari luas pesisir;
12. Adanya ancaman terhadap biodiversity(biota-biota laut) dikawasan pesisir;
13. Dapat berpotensi terhadap bencana ekologi yang akan timbul;
14. Mengusulkan untuk wilayah konservasi penyu.

Atas dasar tersebut, ditegaskan, “Rencana Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi Sumatera Utara 07112017 tidak relevan dan tidak layak untuk diteruskan menjadi Perda Provinsi Sumatera”.

Berikut salah satu surat pertimbangan pencabutan IUP Operasi Produksi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang ditujukan kepada Kepala Bupati Belitung Timur. (pemi)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar