Home Breaking News “Ngacok” PBB P2 NJOP Dibawah Rp1 Miliar Dipungut Lagi Oleh Kantor Pajak...

“Ngacok” PBB P2 NJOP Dibawah Rp1 Miliar Dipungut Lagi Oleh Kantor Pajak PBB Pasar Rebo!

408
Blangko tagihan pajak PBB P2 meski NJOP di bawah Rp1 miliar yang sejatinya 0 rupiah alias gak bayar. Inil bukti kerja simsalabim pejabat bergaji tinggi...hmmm negeriku. Orang ini wajib direvolusi mental!

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Administrasi Perpajakan DKI Jakarta masih amburadul dan membingungkan masyarakat. Masih ditagih Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meski nilai obyek pajak di bawah Rp1 miliar. Padalah harusnya Rp0.

“Ngacok. Gimana ini Ahok! Bingung nih kita. Kok PBB di bawah Rp1 miliar ditagih lagi ya,” ujar Oloan Siregar, kepada citraindonesia.com di Jakarta, Sabtu malam (12/2/2017).

Dalam blangko SPT PBB tahun 2017 milik Oloan Siregar, memang baru dia terima dari RT M Sumarno, saat arisan warga RT 013/09, Kalisari, Jakarta Timur.

Alangkah terkejutnya si wajib pajak itu termasuk para warga lainnya melihat bahwa dalam blangko PBB rumahnya diberikan oleh Ketua RT setempat tertulis nilai PBB P2 harus dibayarkan sebesar Rp465,060. Tanggal jatuh tempo pembayaran 31 Agustus 2017.

Blangko itu tertanggal 09 Januari 2017 ditandatangani kepala Kantor Pajak Pasar Rebo, Adi Tunggal.

Namun masalah ini belum dapat dikonfirmasi karena libur. “Alamak tagihannya sangat besar tuh,” ujar para warga.

Menjawab pertanyaan warga itu, Ketua RT 013/09, M Sumarno, menjawab: “Aneh juga. Tanyakan saja kepada petugas PBB, kantornya sebelah RS Harapan Bunda,” ujarnya menjawab keluhan warganya itu.

Warga lainnya yang ikut arisan itu juga terheran- heran. “Lah kok bayar Pak. Kita nggak tuh. Kok punya bapak bayar sih,” tanya warga lainnya heran.

“Biasa birokrasi. Ada aja yang gak beres. Petugas PBB-nya main tulis. Tapi tanyaain dulu ajak pak,” ujar warga lainnya menyarankan.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, gratiskan pembayaran PBB-P2 warganya yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar menjadi nol (0) rupiah.

Payung hukumnya, Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).

“Pergub ini pembebasan PBB P2 dan berlaku tahun depan,” ujar Ahok saat ditanya awak media di Balai Kota, Rabu (9/9/2015). Meski begitu, para penunggak PBB wajib bayar lunas.

Mengacu kepada Pergub itu, “Artinya petugas pajak PBB P2 ini ngawurmain tagih pajak orang tanpa melihat Pergub itu. Kita demo aja yok,” tandas warga lainnya.

Memang ada benarnya para warga yang menyentil petugas Kantor Pajak PBB P2 Wilayah Pasar Rebo Jakarta TImur, sebagai penguasa teritorial;.

Sebab, Dirjen Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Jumat (29/8/2014) di Jakarta menyatakan seluruh proses pengelolaan PBB-P2 dialihkan dari pusat ke Pemda.

Bahwa pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.

Artinya pungutan PBB P2 terhadap warga tersebut patutu diduga permainan akal bulus oknum saja.

“Lapor saja ke Tim Saber Pungli. Mereka pungut lagi pakai aturan mana? Ini nggak benar nih, permainan oknum kali ya?,” timpal warga lainnya karena meresa rakyat dipermainkan oleh oknum penguasa. (friz)

Komentar

Komentar