Home Daerah Jakarte Nelayan Kecewa Dengan Pemprov dan DPRD Jakarta

Nelayan Kecewa Dengan Pemprov dan DPRD Jakarta

142
Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dengan Nelayan MUARA ANGKE, KNTI dan solidaritas perempuan, (Foto: Yulia/citraindonesia.com)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Rapat Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang turut mengundang kaum nelayan untuk urun rembuk soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara tak memberikan hasil yang memuaskan untuk nelayan.

“Saya melihat malah DPRD sama, mengganggap reklamasi tidak ada dampak buruknya kepada lingkungan sosial dan ekonomi, karena sudah langsung masuk ukuran kanal-kanal dan portal segala macam,” ujar Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwinata di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No.18 Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Martin menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta kompak pasang badan untuk terus melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ia juga menambahkan, dalam reklamasi, tidak bisa mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) tahun 1995. Malainkan, pada bagian-bagian posisi terhadap reklamasi Jakarta itu sendiri, semisal kajian dampak lingkungan, sosial, ekonomi, hingga kajian sejarah.

Ia juga meminta agar Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk membuka mata dengan pendapat-pendapat tenaga ahli dan pakar lingkungan mengenai dampak reklamasi terhadap lingkungan.

Dampak reklamasi sebenarnya sudah ada didalam surat kebijakan penolakan reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proyek reklamasi sendiri disebut akan membuat pembusukan alami di Teluk Jakarta atau dengan kasar disebut sebagai “Comberan Besar”, selain itu akan mengakibatkan pola arus dan beberapa pulau di kepulauan Seribu akan tergerus.

“Dalam faktanya ribuan ikan mati di Ancol, keadaan Pelabuhan Sunda Kelapa dan mulai tergerusnya Pulau Onrust adalah dampak reklamasi,” ujarnya.

Terakhir, ia menuding langkah-langkah pembahasan reklamasi di ranah Pemprov adalah satu cara untuk memuluskan reklamasi 17 pulau. Menurutnya, reklamasi adalah strategis negara yang dibasahi oleh KKP, namun kenyataannya hingga kini KNTI bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta masih belum bisa bertemu dan urun rembuk dengan kementerian terkait. Padahal diakui oleh Martin, telah lama berkirim surat kepada KKP tetapi belum ada jawaban.

“Kami sudah lama berkirim surat ke Bu Menteri Susi tetapi belum mendapat balasan. Padahal, padahal dari ikatan kedekatan, kami berharap diberi ruang karena yang kami baca dari media adalah Bu Menteri menolak reklamasi. Hingga kini kami belum bisa bertemu,” tutup Martin. (yul)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar