Home Breaking News ‘Negeri Banjir Mafia Kartel Pangan?’

‘Negeri Banjir Mafia Kartel Pangan?’

94
ilustrasi

EKSISTENSI para oknum mafia kartel pangan dan khususnya Beras di dalam negeri yang tengah hasil petani surplus masih gentayangan dan mereka mempermainkan harga pangan. Kroni mafia ini konon ada di mana- mana dan tidak mengenal status sosial.

Lihat sajat saja contoh sederha yang kekinian. Harga beras medium sejak dan sebelum HET diberlakukan melalui payung humumnya, Permendag No.57/2017 yang dikeluarkan 24 Agustus 2017, harga beras medium ditetapkan Rp9450/Kg, Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Namun Permendag itu tak mampu menurunkan harga beras yang hingga kini berkisar antara Rp11- 12,000/Kg sehingga itulah yang mungkin mendasari Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, menerbitkan izin impor beras khusus 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand dan berasnya masuk ke tanah air sekitar akhir Januari 2018. Padahal sejatinya bila tidak ada mafia sembako itu, harga beras medium itu harusnya Rp9.450/Kg. Mirisnya lagi, importasi itu dilakukan saat petani tengah panen raya di berbagai daerah di Indonesia, dan umumnya surplus. Makanya para petani tegas menolaknya!

Selain Beras, harga Bawang Merah tak kalah menariknya. Para petani di Brebes kemaren itu bagai disambar petir di siang bolong. Harga komoditasnya bagai digerus banjir bandang hanyut ke dasar lautan. Harganya jatuh ke angka Rp4000/Kg. Gilanya, harga di tingkat konsumen Rp28.000/Kg, naik setidaknya sekitar 500 persen-an. Mahalnya harga tersebut tidak dirasakan para petani sebagai orang memproduksinya. Bayangkan itu dahsyatnya prmainan mafia kartel. Pertanyaan kita bapak- bapak di KPPU dan satgas pangan itu pada kemana?

Kemudian harga Telur Ayam. Sejak Nopember hingga jelang Tahun Baru 2018 tembus Rp29.000/Kg, yang biasanya hanya berkisar antara Rp21- 22.000/Kg. Kemudian daging ayam juga. Sementara produksi kita di Indonesia berlebihan loh kata para pejabat di koran, di tv,, media online maupun melalui cutan di medsos lembaganya. Bukti membanjirnya produksi, Kementerian Pertanian mengeluarkan rekomendasi eskpor dan kemudian disetujui Kemendag maka jadilah Telur – telur ayam termasuk Ayamnya itu diekspor ke negara sahabat.

Lantas Minyak Goreng juga begitu. Harganya labil, dan lebih sering naik daripada turun. Jarang ada sejarah ketika harganya sudah naik, lalu turun lagi. Itu non sens. Maka rakyat- rakyat lagi yang kena imbasnya. Padahal negara kita Indonesia yang mahasubur ini adalah produsen utama dan eksportir terbesar sawit nomor dua di dunia setelah Malaysia yang luas negeranya hanya ‘seuprit’. Sehingga negara- negara Aropa dan AS iri dengan kita- membuat kebijakan RSPO – ISPO dan tetekbengek lainnya diduga untuk mengganggu eksistensi kita di sektor itu. Bahkan Prancis sempat mengenakan bea masuk 400-500%, dan AS pun tengah beberapa mengancam dunia industri CPO, kendati bisa selesai melalui panel diskusi atau melalui bilateral.

Sekadar tahu, total produksi CPO Indonesia terkini sekitar 32 juta ton setara 27 juta ton minyak goreng, kebutuhan dalam negeri hanya 4 juta ton. Tetapi kalau pakai logika sederhana saja, bahwa kita sebagai raja CPO, tentunya takkan pernah kekurangan minyak goreng- minyak goreng apapun namanya untuk konsumsi pangan kita. Tapi realitanya kok kita sering kelimpungan…? Harga tinggi di tingkat konsumen. Permendag menetapkan Nomor 27 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian komoditas pertanian di tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan untuk Konsumen, untuk ngerem harganya sehingga minyak goreng kuning atau yang kemasan sederhana hanya sebesar Rp11.000/Kg, tapi nyatanya harganya di Pasar Senen per hari ini, Jumat (12/1/2018) menurut data IPJ sebesar Rp12.500/Kg.

Lain lagi dengan masalah kita yang dulu mengenai kelangkaan komoditas Jagung, hingga para pelaku industri kesulitan mencari bahan baku untuk produksinya, misalnya untuk pakan ternak. Maka akibat kelangkaan itu, kita lagi- lagi bergantung kepada importasi hingga angka terakhir sekitar 3,5 juta ton pertahun setara Rp12 triliun devisa negara tergerus. Lantas ketika upaya tangan dingin Mentan RI, Andi Amran Sulaiman dan jajaran serta para mitranya mampu memberikan dorongan rasional kepada  para petani di seluruh Indonesia sehingga derap langkahnya melejit, dan al hasil pada tahun 2017 Indonesia ‘berdasi’ nihil impor jagung.

‘Sebenarnya menurut hemat saya. Harga ini patut diduga dikendalikan oleh pada mafia kartel di depan mata para pengambil kebijakan negeri ini, entah siapapun gerangan. Akibatnya harga pangan atau sembako di tingkat tak terkendali. Naik seenaknya. Rakyat menjerit. Yang paling miris, kartel ini dilakukan di tengah para petani kita tengah surplus produksi, terutama petani sawah atau produsen Padi yang merasa paling terpukul. Tapi surplus Gabah atau Beras produksi petandi itu yang mungkin membuat para mafia ini tidak nyaman sehingga kita swasembada Beras, dan nihil impor sejak tahun 2016’.

Namun konon, dalam hal hasil panen petani tu, serapan beras Bulog tahun 2017 hanya sekitar 2,16 juta ton, terburuk dalam sejarah Bulog. Nah adalagi kasus menggelitik setali tiga uang lainnya. Para oknum pemburu rente melibatkan oknum Perum Bulog main oplos beras seperti ditemukan para petugas di Sumatera Selatan, Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah yang saat ini dalam proses hukum. Ada lagi kasus impor garam yang 75.000 ton yang hingga kini ditangani Bareskrim Polri. Dan masih banyak rentetan- rentetan kasus yang bagai ‘mencekek leher keluarga petani’ secara sporadis dan terang- terangan dan tidak terlindungi oleh pemerintah kita dari permainan mafia tersebut.

Menurut hemat saya, jika mengacu kepada data Kementan RI, produksi Beras petani kita itu surplus loh. Misalnya pada panen raya petani periode Desember – Januari 2018 di seluruh Indonesia yang rata- rata produksinya surplus, sehingga petani menolak importasi beras. Dan bukti bahwa produksi kita surplus menurut saya, petani kita bisa memberikan makan sekitar 261 juta jiwa penduduk Indonesia, dan tanpa harus makan beras impor hingga akhir 2017. Dan pada awal Januari tahun 2018 ini setiap hari para petani di berbagai daerah terus panen dan tanpa henti. Juga masih ada stock beras kita cukup besar di petani, di penggilingan, di pasar- pasar, di konsumen, horeka dan di Perum Bulog, sebagai penyangga pangan kita.

Nah, bertolak dari hal di atas, saya patut menduga bahwa adanya anomali harga dan distorsi pasar yang memicu lonjakan harga bangan pangan khususnya Beras, atau sembako lainnya di dalam negeri secara umum, patut diduga karena permainan para oknum mafia kartel yang menguasai barang, membentuk harga dan ‘mengusai rezim’ di tanah air.

Padahal di benak rakyat, dalam beberapa kali kampanye Presiden Jokowi, untuk selalu membela hak rakyat kecil. Tegas memberantas segala hal yang merusak perekonomian baik itu melalui korupsi, suap, mafia pangan. Nah dengan jargon itu, sejatinya sudah tuntas semua permainan mafia. Diganyang dengan jargon REPOLUSI MENTAL. Maka Indonesia sejatinya kita tengah lepas landas menuju Indonesia yang bersih dari segala macam praktek mafia korupsi, suap, mafia pangan, mafia BBM, mafia gas, mafia jabatan, mafia politik hingga mafioso- mafioso lainnya.

Kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak pidana monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama mulai dari tingkat produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi atau membatasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

Jadi, perusahaan kartel diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU yang lahir atas gagasan mantan Menperindag Rahadi Ramlean itu, dalam hal ini, hanya bisa mendenda maksimal sebesar Rp25 miliar. Namun nilai sanksi atau denda sebesar itu menurut Ketua KPPU Sarkawi adalah terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera bagi kalangan oknum pengusaha kartel.

Harapan penulis, semoga saja importasi Beras yang meresahkan petani yang tengah ramai melakukan panen raya itu tidak ada kaitannya dengan proses tahun politik Pilkada 2018 hingga Pilpres tahun 2019. Dan kita masih memiliki setitik asa kepada rezim Jokowi dan jajarannya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari kita terus dorong beliau. ‘MERDEKA’!

Penulis :

Oloan Mulia Siregar

Direktur Eksekutif Citra Institute

Email; [email protected]

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar