Home Eksekutif Multiplier Effect One Price Pangan dan Non Pangan

Multiplier Effect One Price Pangan dan Non Pangan

191
Oloan Mulia Siregar Direktur Citra Institute.

PROGRAM satu harga one price sudah dilaunching Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi – JK tahun 2017 ini. Yakni BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi. Sudah dirasakan saudara- saudara kita khususnya di Indonesia Timur sana wabil khusus di Papua. Sebelumnya banyak orang skeptis dengan langka Jokowi-JK itu. Tapi setelah berhasil, semua idem. Sama halnya ketika SBY-JK membuat kebijakan distribusi gas elpiji 3 Kg yang sempat banyak kebakaran. Tapi kini semua kondusif.

One price BBM subsidi itu langkah populis memang. Kendati yang BBM non subsidi serta gas industri dan elpiji 3 Kg hingga 12 Kg serta komoditas pangan pengisi, isi perut belum ter- cover dalam ranah itu. Kita pantas lebih berharap lagi kepada Jokowi-JK, sebab sejatinya menurut hemat penulis, bahan pangan pengisi perut rakyat inilah yang lebih wajib diutamakan pemerintah dalam one price, jadi bukan BBM subsidi sekalipun itu perlu kawan! Kita takkan ewes- ewes mati kelaparan kalau dalam 1 tahun tanpa konsumsi BBM subsidi. Tapi kalau Anda tidak makan satu hari saja, perut keroncongan, otak miring, pandangan berkunang- kunang bukan?

Sejatinya menurut penulis, one price itu juga jangan sepotong- sepotong. Jangan seperti cara mandi burung layang- layang hanya sekedar lewat. Jadi jangan stop di BBM subsidi dong. Penulis yakin, jangankan si Wakwau, Pak Jokowi-JK pun tahu persis bahwa masih segembreng lagi komoditas harus di- cover pada ranah one price.

Sebab kita semua mengetahui bagaimana indahnya perasaan rakyat sumringah saat Puasa dan Lebaran tahun 2016 lalu, harga- harga  komoditas pangan stabil, karena semua pembantu Jokowi-JK turun tangan. Kita bisa kalau mau- siapa bilang tidak? Buktinya itu bisa dan dipuji Wakil- wakil Rakyat di DPR RI. Karena semua harga komoditas kebutuhan pada perayaan umat Islam itu berbalik 360 derajat bila dibandingkan pada masa- masa lalu yang harga Cabai Merah dan Cabai Rawit hingga Bawang Merah- Putih, Daging Sapi, Beras berlomba- lomba naik ke atas hingga mencekik leher rakyat. Pedagang dan saudagar gonjang- ganjing berebut rente bagai dalam dunia pewayangan yang berebut kekuasaan.

Untuk itu, Jokowi- JK masih punya waktu 2 tahun lagi dalam pemerintahannya untuk memikirkan langkah- langkah terbaik melaunching semua bahan pangan dan non pangan dalam one price, biak yang terkait dengan inflasi atau tidak. Dengan kebijakan satu harga, penulis yakin, Bank Indonesia dan BPS tak perlu lagi habiskan energi dan uang rakyat menghitung- hitung angka inflasi. Malah sebaliknya one price memberikan kepastian harga komoditas, Bi dan BPS lebih sibuk hitung keuntungan karena daerah- daerah langganan inflasi sudah berbalik jadi daerah deflasi.

Nah, bayangkan hebatnya bila Indonesia yang memiliki 33 Provinsi dan 544 Kabupaten Kota bisa mengalami deflasi dengan kepastian harga itu. Penulis yakin, kitalah yang terhebat di dunia. Dan bila itu terjadi maka one price akan melahirkan multiplier effect luar biasa bagi semua sektor kehidupan dan ekonomi hingga bursa saham dan bursa komoditi berjangka hingga moneter.

Dengan begitu, investor tumpah- ruah ke sini…! Sektor agrobisnis jalan menjadi primadona, industri manufaktur lincah, pengangguran terserap dan pada akhirnya kantong rakyat gembung, para petani happy. Mereka lebih bersemangat berkarya meningkatkan produksinya karena mereka mendapat kepastian harga jual komoditasnya kapan mereka mau jual dan di manapun mereka tinggal. Jadi mereka tidak lagi jadi korban ijon para tengkulak alias rentenir “darakula berdasi”. Indah bukan?

Jadi jangan Anda sesekali menyebutkan demi rakyat- demi rakyat kalau itu hanya gombal. Rakyat sudah muak itu kawan. Penulis yakin, bila one price ini kelak berlaku bagi semua komoditas pangan dan non pangan, rakyat takkan lagi menjadi korban permainan para oknum spekulan pasar, toke- toke dan para mafia importasi yang berkolaborasi dengan penguasa negeri ini, parahnya importasi barang pangan datang di saat para petani panen. Anda miris tidak? Nah, bertolak dari itu, penulis berharap bahwa ini saatnya Jokowi-JK urun rembuk dengan para pembatunya untuk mengkaji one price selanjutnya terhadap seluruh komoditas pangan dan non pangan demi sebuah kepastian sehingga sektor ini lebih seksi di mata rakyat dan dunia. Terlebih Mentan Andi Amran Sulaiman sudah gencar kampanye supaya para mahasiswa terjun ke sektor pertanian ini karena sangat strategis, di mana Indonesia bercita- cita menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Nah bagaimana kita mencapai cita-cita sangat mulia itu bila kita sendiri tidak membuat regulasi yang berpihak kepada sektor itu?

Menurut hemar penulis, jenis- jejenis komoditas pangan yang sangat layak di- cover one price ke depan antara lain ; Air PAM, Air Minum Kemasan, Mamin Kemasan, Beras Medium, Beras Premium, Beras Setra, Gula Kristal Putih (GKP), Gula Kristal Rafinasi (GKR), Gula Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah- Cabai Hijau, Cabai Merah Keriting, Minyak Goreng Curah, Minyak Goreng Kemasan, Daging Sapi, Daging Ayam Kampung dan Telurnya, Daging Ayam Bures dan Telurnya, Tomat, Garam konsumsi, Ikan Laut, Ikan Budi Daya, Ikan Teri, Ikan Asin, Kentang, Buah-buahan, Sayur- mayur, Mie Instan. Mie lainnya, Tepung Terigu dan lainnya. Harga platt, namun bisa ditinjau dalam kurun waktu tertentu.

Yang non pangan  masuk one price : BBM Non Subsidi, Gas Industri, Elpiji 3 Kg, 12 Kg, Rokok, Bahan Bangunan, Pakaian, Tiket Pasawat, Tiket Kerata Api, Tiket Bus Antarkota, Tarif Angkutan Sembako dan Non Sembako di Darat, Laut dan Udara, Harga Motor, Mobil, Pakaian Dalam dan Luar, Alat Tulis, Alsintan, Alat Berat Industri, Tarip Hotel, Makanan Restoran dan Makanan Waralaba, Tarif Bahan Pangan di Mal- mal, Alfa Maret, Indomaret dan lain sebagainya. Harga platt, namun bisa ditinjau dalam kurun waktu tertentu.

Penulis memastikan Jokowi-JK mampu membuat one price barang- barang penting tersebut bila ada kemauan. Dengan one price itu, ke depan bukan tidak mungkin tren pertumbuhuhan ekonomi dan deflasi kita akan semakin baik. Bila itu yang terjadi, para pemimpin dunia internasional dan para ekonomnya ramai- ramai berkunjung ke tanah air untuk berkonsultasi tentang bagaimana kita mampu membangun sebuah sistem tata niaga perdagangan barang – barang kebutuhan sehari- hari maupun jasa transportasi demi sebuah kepastian yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Terlebih Jokowi –JK berlatar belakang pengusaha. Lagi pula, sudah membentuk Direktorat Tata Niaga di Kementerian Perdagangan RI baru- baru ini. Jadi jangan menafikan direktirat tersebut.

Nah dalam penerapan one price terhadap barang- barang tersebut, tentu kita harus menghitung dengan cermat, akademis, konfrehensif, melibatkan semua pihak, serta membuatnya terintegrasi dari hulu ke hilir. Atur melalui UU Perdagangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 serta sesuaikan dengan peraturan dan perundang- undangan terkait, apakah itu UU Perindustrian, ESDM, UU Kementerian Pertanian dan lainnya agar tidak salah kaprah seperti ribuan Perda- perda yang menghambat investasi yang sudah dihapus itu. Penulis yakin one price ini akan sangat baik bagi kita. Bila ini tercapai, saya yakin pihak asing akan menjuluki kita the new! Nah.. bila era SBY mampu mencatatkan sejarah Indonesia yakni membuat referensi harga CPO kita ke pasar dunia termasuk Rotterdam, mengapa untuk komoditas lainnya tidak bisa kita buat one price? Ini tinggal kita- mau atau tidak?

Ingat! Penulis sedikit mengetahui tentang peta situasi atau kondisi dunia pangan kita tahun depan, khususnya per-beras-an, menyusul datangnya sebuah Tongkat di Jalan Becek nan Terjal dari Bank Dunia balum lama ini.

Di mana, outlook Warld Bank atau Bank Dunia membeberkan secara gamblang bahwa harga Jagung, Beras, Gabah, Gula, Gandum, Minyak (goreng), Kedelai, Kopi disusul harga makanan dan minuman (Mamin) lainnya akan lebih lembut pada tahun 2018 mendatang. Saya menganggap, inilah momen bagus bagi kita kembali melaunching one price komoditas yang lainnya demi kebaikan kita bersama. Misalnya harga bahan pokok atau sembagi yang semakin lembut lagi sehingga keluarga para petani atau wong cilik lainnya bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi hingga profesor. Di mana negara harus hadir memberikan keadilan dan sosial bagi rakyat Indonesia sesuai Sila Kelima Pancasila dalam UUD 1945.

“Kendati harganya turun 1 persen, tetapi pasokan ke pasar baik,” ujar  Ekonom Senior dan Penulis Utama Komoditi Market Outlook Bank Dunia (World Bank), John Baffes, saat mengumumkan outlook perkiraan produksi beras tahun 2018, Kamis (26/10/2017) di Kantornya.

Diakuinya juga bahwa produksi Beras secara global, terjadi penurunan cukup signifikan hingga mencapai 489 miliar metrik ton (mmt) pada tahun 2017-18, atau setara 3 mmt lebih rendah bila dibandingkan dengan musim tahun yang lalu.

“Penurunan ini terutama menanggapi kondisi iklim di Indonesia dan beberapa negara produsen Beras Asia, terutama China, Thailand utara, dan Vietnam,” jelasnya.

Bahwa Produksi Beras  Indonesia dan India menurut asumsi Bank Dunia atau World Bank, tetap baik dan mampu memasok kebutuhan masyarakat sekalipun dilanda musim kekeringan panjang tahun 2017 ini. Memang ada sedikit penurun produksinya.

“Kondisi di India, Indonesia dan Filipina tetap baik. Karena konsumsi global diperkirakan akan tetap konstan, rasio stock-to-use terlihat mencapai angka tertinggi kurun waktu 11 tahun terakhir, yakni setara 30 persen,” ujar Ekonom Senior dan Penulis Utama Komoditi Market Outlook Bank Dunia (World Bank), John Baffes, saat mengumumkan outlook perkiraan produksi beras tahun 2018, Kamis (26/10/2017) di Kantornya.

Total produksi Beras secara global, kata Bank Dunia, turun hingga mencapai angka  489 miliar metrik ton (mmt) tahun 2017-18, atau setara 3 mmt lebih rendah dari musim yang lalu. Ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai komponen bangsa.

Nah pertanyaannya apakah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, tergerak hatinya untuk memamfaatkan momentum pemerintahannya yang sekitar 2 tahun lagi ke depan?

Sekedar tahu, tulisan ini masih terkait Hari Pangan Sedunia (HPS) setiap 16 Oktober. HPS dilaunching Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 1979. Belakangan menurut FAO, miliaran manusia terancam kelaparan akibat minimnya pasokan pangan bermutu gara- gara cuaca ekstrim atau pemanasan global.

Jkt 20 Novenber 2017

Penulis :  Oloan Mulia Siregar, Direktur Eksekutif Citra Institute

Email; [email protected]

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar