Home Breaking News MKI : Harga Tenaga Listrik Harus Terjangkau Masyarakat

MKI : Harga Tenaga Listrik Harus Terjangkau Masyarakat

192
Para ahli MKI mendukung revisi RUPTL 2017-2026, diharapkan harga listrik lebih terjangkau oleh masyarakat. (Foto Ningsih/citraindonesia.com)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Masyarakat Ketenaga Listrikan (MKI), tengah memantau langkah Pemerintah dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) membahas revisi Rencana Umum Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Dalam revisi tersebut, ada beberap komponen bauran energi yang berubah. Salah satunya peningkatan penggunaan energi baru terbarukan untuk proyek pembangkit listrik.

“Jika kita posisikan MKI ini adanya ditengah antara players, operator dan regulator. Jika kita mau push tentunya disesuaikan dengan program pemerintah yaitu harga listrik yang terjangkau masyarakat. Pengembangan EBT tentu kita dukung, termasuk aspek ketenagalistrikan terutama program penurunan emisi dengan konvensional resource minyak, batu bara dan gas disamping antara EBT dan konvensional dari sisi emisi,” kata Bambang Hermawanto Sekertaris Executive MKI di Ayana Midplaza Jakarta, Rabu, (23/8/2017).

Dia memaparkan, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) itu untuk dapat digunakan sebagai sumber pembangkit. Memiliki harga keekonomian yang tinggi potensi EBT di Indonesia juga terbilang melimpah hingga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya.

Untuk itu, peran swasta sangat ditunggu dalam pengembangan EBT karena kebutuhan energi alternatif semakin mendesak deni tercapau target bauran EBT sekitar 23 persen pada tahun 2025. MKI mendorong pemanfaatan EBT, namun apakah pemerintah dapat memberikan pembinaan dan dukungan bagi para investor.

“Misalnya para investor yang berinvestasi kemudian mendapatkan pengembalian yang memadai. Disamping pemerintah menyediakan harga listrik yang terjangkau ke konsumen, saya melihatnya ini dua hal yang berbeda. Kompetitif tapi investasinya tidak bisa memenuhi dari sisi konsumen,” ungkap Bambang.

Investasi untuk pemanfaatan EBT tidak sedikit, bahkan belakangan dari 53 perusahaan masih ada 11 perusahaan mundur dalam proyek kerjasama dengan PLN.

Bambang melihat bahwa adanya gap antara investasi dan harga kompetitif itu tadi, MKI mendorong pembicaraan intensif antara pengembang mandiri dengan pemerintah dalam penyediaan energi listrik untuk masyarakat.

“MKI akan terus mensosialisasikan Catur Cita Ketenagalistrikan yang mempunyai arti mewujudkan pasokan listrik yang cukup, merata di seluruh Indonesia dan berkelanjutan,” terangnya.

Ketentuan tarif yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang tarif listrik berbasis energi terbarukan mengusung tarif yang bisa diakses masyarakat.

“Kita dorong agar investasi EBT bisa kondusif karena kebutuhan energi alternatif semakin mendesak demi tercapai target bauran EBT sekitar 23 persen pada 2025,” imbuh Bambang. (Ning)

Komentar

Komentar