Home Breaking News Menuju Konferensi WTO ke-11

Menuju Konferensi WTO ke-11

250
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Iman Pambagyo.

PERHELATAN dua tahunan para Menteri anggota WTO The World Trade Organization, akan berlangsung di Ibukota Argentina, Buenos Aires, pada tanggal 10 – 13 Desember mendatang. Di tengah maraknya perundingan FTA baik bilateral, kawasan maupun antar kawasan serta keengganan Amerika Serikat untuk ikut berkiprah memperbaiki badan perdagangan dunia ini, apa yang dapat diharapkan dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Argentina nanti?

Polarisasi?

Sejak pertama berdiri di tahun 1995 sudah terlihat adanya polarisasi kepentingan di antara negara anggota WTO, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua besar: Negara maju dan Negara berkembang. Pembahasan isu-isu regular maupun perundingan Agenda Doha selalu diwarnai tarik-ulur di antara kedua kutub ini, dengan kelompok negara berkembang terbagi lagi ke dalam beberapa group kecil. Salah satu isu yang hingga saat ini belum dicapai titik-temunya adalah perbaikan atas Perjanjian Pertanian yang dianggap oleh negara berkembang sebagai terlalu memihak negara maju.

Perundingan pun menjadi semakin kompleks karena untuk merundingkan kembali Perjanjian Pertanian ini, negara maju menginginkan adanya trade-off dengan merundingkan pula peningkatan akses pasar oleh semua negara anggota baik di sektor pertanian maupun manufaktur—sesuatu yang justru memberatkan negara berkembang namun harus diterima agar perundingan perbaikan Perjanjian Pertanian dapat digulirkan. Nyatanya, sejak Perundingan Putaran Doha diluncurkan pada tahun 2001, negara-negara WTO tidak dapat mencapai kesepakatan bagaimana Perundingan Doha ini akan diselesaikan secara memuaskan semua kubu. Alih-alih mencoba menyelesaikannya, negara maju malah memperkenalkan isu-isu baru untuk dirundingkan, seperti e-commerce, subsidi perikanan, fasilitasi perdagangan jasa, produk lingkungan dan lainnya yang dianggap oleh negara berkembang sebagai pengalihan perhatian dari inti Perundingan Doha untuk mengoreksi ketidakseimbangan Perjanjian Pertanian.

Munculnya Pemerintahan Donald Trump kemudian ikut menambah rumitnya konstelasi perundingan di Jenewa. Washington jelas-jelas mengindikasikan ketidak-tertarikannya terhadap sistem perdagangan multilateral di bawah naungan WTO dan lebih memilih untuk focus pada dua agenda: merundingkan perjanjian perdagangan secara bilateral, dan menghukum negara lain yang dianggap telah mencurangi kepentingan dagang Amerika Serikat.

Sikap Washington seperti ini tentunya mengundang banyak reaksi. Dampaknya pada perundingan di WTO juga mulai terasa: negara maju berdiri berseberangan dengan Amerika Serikat dan terus mengkampanyekan upaya “menyelamatkan WTO” dari kemandegan total. Kini dapat diamati tumbuhnya multi-polarisasi di WTO yakni kelompok negara maju, negara berkembang, dan koalisi negara-negara WTO—maju dan berkembang–untuk mendorong balik arus anti-WTO yang dipompakan dari Washington, D.C. Namun koalisi inipun sangat rapuh karena pada dasarnya hanya diikat oleh satu kepentingan: agar WTO tidak bubar begitu saja.

Restrukturisasi WTO?

Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI.

Kent Jones, seorang profesor bidang ekonomi pada Babson College di Massachusetts, Amerika Serikat, mencatat ada sepuluh masalah yang dihadapi Agenda Pembangunan Doha sehingga perundingan tidak kunjung tuntas. Beberapa yang menarik di antaranya adalah munculnya emerging economies yang tidak dapat disamakan dengan negara berkembang lainnya namun juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok negara maju; negara berkembang sudah “begitu marah” (mad as hell) terhadap ketidakseimbangan perjanjian yang ada; prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang cenderung mengacaukan proses tawar-menawar yang sifatnya timbal-balik; dunia ditimpa krisis demi krisis sehingga prioritas negara anggota cenderung berbeda; perhatian pelaku usaha beralih ke perjanjian preferensi bilateral dan regional yang lebih nyata manfaatnya; dan adanya keraguan untuk membuat komitmen baru di tengah perubahan ekonomi dunia yang menyebabkan tekanan kuat pada perekonomian domestik.

Profesor Jones mengusulkan restrukturisasi yang perlu ditempuh agar tiga fungsi WTO berjalan lebih efektif: monitoring pelaksanaan komitmen, penyelesaian sengketa, dan perundingan aturan baru. Ia menyarankan agar pendekatan Agenda Doha diganti dengan sesuatu yang lebih praktis guna mengakomodir sensitivitas domestik anggota WTO. Namun, justru inilah masalah lain yang juga harus diatasi: nasib sebagian besar anggota WTO ditentukan oleh segelintir negara anggota lainnya yang begitu terbelenggu oleh sensitivitas domestiknya sendiri.

Menjelang KTM WTO di Buenos Aires, kemandegan proses di WTO justru semakin kuat. Hal ini ditandai oleh sikap Amerika Serikat yang menolak penunjukan dua hakim baru untuk duduk dalam badan banding penyelesaian sengketa dagang di WTO yang totalnya berjumlah tujuh orang. Sekali lagi, sinyal yang dipancarkan dari Washington mengundang kekhawatiran banyak pihak.

Di tengah banyaknya pertanyaan akan efektifitas WTO sebagai tempat berlangsungnya perundingan sistem perdagangan multilateral, maka sebetulnya fasilitas penyelesaian sengketa dagang di WTO merupakan satu-satunya pilar yang masih dianggap efektif berfungsi. Namun menghadapi “blocking” dari Amerika Serikat baru-baru ini, tak kurang dari Dirjen WTO sendiri, Roberto Azevedo, berwanti-wanti bahwa bila anggota WTO mempertaruhkan pilar ini maka yang dipertaruhkan sebetulnya adalah seluruh sistem WTO.

Seperti dikatakan Dirjen WTO Roberto Azevedo dalam berbagai kesempatan, cukup sulit untuk mencapai konsensus pada semua isu runding bila beberapa negara kunci mempertahankan “red lines” karena sensitivitas domestiknya. Makin sulit lagi bila isu yang demikian sensitif dibahas secara paripurna dengan melibatkan 164 negara anggota yang terbagi ke dalam lebih dari 22 kelompok dengan fokus berbeda. Restrukturisasi WTO mungkin memang diperlukan, namun prinsip inklusivitas juga harus ditegakkan. Pertanyaan penting menjelang KTM Buenos Aires tampaknya belum akan terjawab: bagaimana menegakkan prinsip inklusivitas tersebut bila negara kunci yang sedang jengkel pada WTO memainkan strategi “blocking”? Kita tunggu apa yang dapat dihasilkan dari Argentina bulan Desember nanti.

Penulis : Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdarangan RI.

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar