Home Breaking News Menaker : Yang Menetapkan UMP Itu Gubernur!

Menaker : Yang Menetapkan UMP Itu Gubernur!

40
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri memastikan penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2018 sepenuhnya kewenangan Gubernur sesuai PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Bukan saya yang menetapkan besaran kenaikannya (8,72 persen),” katanya usai simposium Pendidikan Vokasi (Kejuruan) Sistem Ganda Berorientasi pada Praktik-Peluang bagi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Karenanya kata dia, bahwa pihak yang berkompeten menetapkan UMP itu adalah Gubernur Kepala Daerah, bukan Menaker.

“Yang menetapkan UMP itu Gubernur sesuai kewenangannya. Datanya dari BPS. Itulah yang saya informasikan melalui surat edaran,” jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar 8,71 persen.

“Kenakan UMP tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017,” begitu bunyi SE tersebut diperoleh awak media, Senin (30/10/2017).

Kenaikan UMP itu dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya adalah Inflasi Nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%.

Dalam SE itu, Menaker meminta gubernur wajib menetapkan UMP 2018 paling lambat 1 November 2017. Upah Minimum diumumkan 21 November 2017. Keputusan UMP tersebut ditetapkan dan diumumkan serentak pada tanggal tersebut. (dewi)

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar