Home Breaking News Masika-ICMI Minta KPK Periksa Menko Maritim Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Masika-ICMI Minta KPK Periksa Menko Maritim Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

266
Para nelayan Muara Angke mendatangi pulau reklamasi yaitu pulau G dengan membawa spanduk yang berisikan tuntutan menghentikan kegiatan reklamasi (Foto: Badia Andrew/citraindonesia.com)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM-  Dipertanyakan kebijakan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, untuk mencabut keputusan penghentian sementara proyek 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta mengandung kontroversi.

“Moratorium yang diterapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan rasional yang matang, namun dicabut begitu saja tanpa alasan konkret,” kata Sekjen Majelis Sinergi Kalam – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika-ICMI), Ismail Rumadan,dalamsiaran persnya di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Masika-ICMI, menyayangkan dan merasa heran atas tindakan Luhut yang terkesan selalu memaksa untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“KPK perlu memeriksa Menteri Luhut, sebab dipertanyakan apa motivasi dibalik pencabutan mortorium tersebut. Padahal moraturium belum sampai setahun.” tegasnya menambahkan.

Selama ini Luhut kata dia, memang terlihat selalu pro terhadap proyek yang sudah terbukti merusak lingkungan tersebut, sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Sampai-sampai, Luhut sempat terlihat gusar saat Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan, hendak menghentikan proyek yang masih simpang siur perizinannya tersebut.

Kini, Luhut mengeluarkan keputusan tanpa penjelasan rasional kepada masyarakat mengenai pencabutan moratorium pulau reklamasi yang dikeluarkannya. Padahal, moratorium dulunya dibuat dengan kesepakatan empat kementerian, Kemenko Maritim, KKP, Kementerian LKH, dan Kementerian ATR.

“Moratorium itu dulu dibuat oleh Bapak Rizal Ramli dengan pertimbangan masalah hukum dan masalah lingkungan akibat kegiatan reklamasi. Jadi itu sudah tepat dan berdasar,” tegas Ismail yang juga Dekan Fakutas Hukum, Universitas Nasional.

Ismael beranggapan Luhut perlu menjelaskan rasionalisasi kebijakannya, atau aparat penegak hukum perlu memeriksa motif di belakang manuver yang dilakukan Luhut tersebut. (oca)

Komentar

Komentar