Weather United States Of America, Ashburn United States Of America, Ashburn +15°C

Citra Indonesia

Lintas Asosiasi Pertambangan Minta Kepastian Hukum

Lintas Asosiasi Pertambangan Minta Kepastian Hukum

April 15
17:04 2013
Konfrensi pers lintas asosiasi perusahaan pertambangan. (foto.cin/kani)

Konfrensi pers lintas asosiasi perusahaan pertambangan. (foto.cin/kani)

CIN- Implementasi  Undang-undang Nomor. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menimbulkan berbagai permasalah baru. Diklaim menjadi kendala bagi kelangsungan kegiatan usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan.

Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan (KKLAP) secara tegas meminta pemeritah atau lintas kementerian segera menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan menjamin kepastian hukum dan berusaha.

Koordinator KKLAP, Irwandy Arif, mengatakan hal itu pada jumpa pers Lintas Asosiasi dengan tema “Pernyataan Sikap Lintas Sosiasi Pertambangan Mineral dan Batubara” yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Hadir dalam kesempatan itu ketua asosiasi di sektor pertambangan diantaranya Ketua Umum PERHAPI, Achmad Ardianto, Ketua Umum API, Martiono Hadianto, Ketua Umum APBI, Bob Kamandanu, Ketua APEMINDO, Poltak OP. Sitanggang, dan Ketua ASPINDO, Tjahyono Imawan.

Menurut Irwandi Arif,  KKLAP berpendapat bahwa penghambat kelancaran usaha pertambngan dan jasa usaha pertambangan tersebut di atas selain akan merugikan negara juga menurunkan minat investor berinvestasi di sector tersebut.

Di samping itu, perusahaan tambang meminta pemerintah memberi kelonggaran ekspor kepada pelaku tambang mineral yang telah melakukan studi kelayakan pembangunan smelter.

“Sedangkan bagi perusahaan yang hasil studi kelayakannya menyatakan bahwa smelter tidak ekonomis, agar tetap diberi rekomendasi ekspor selama pemerintah belum mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan,” pinta Irwandi Arif.

Dikemukakan, ketidaklayakan suatu proyek smelter menyangkut ketersediaan infrastruktur. Utamanya fasilitas pembangkitan listrik mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil tambang.

Rekomendasi komite kerja lintas asosiasi pertambangan mineral dan batu bara (minerba) itu terkait amanat UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba untuk melakukan percepatan hilirisasi mineral dengan peningkatan nilai tambahdi dalam negeri.

Kewajiban membangun smelter ini diberikan tenggat waktu hingga 2014 sejak diundangkannya UU Minerba pada 2009 lalu.

“Kewajiban hilirisasi pertambangan yang mengabaikan kesiapan pelaku usaha mendapatkan dukungan pendanaan yang dipengaruhi kesiapan pemerintah dalam penyiapan infrastruktur,” ujar Irwandy.

Selain infrastruktur pembangkitan listrik, yang jadi pertimbangan pula ialah soal jaminan pasokan bahan baku.

Namun pemerintah belum memutuskan apapun terkait usulan kelonggaran seperti yang dikemukakan asosiasi.

Komite kerja lintas asosiasi pertambangan minerba ini terdiri atas IMA, IAGI, Perhapi, APBI, Apemindo, MGEI, RHLBT, dan Aspindo.

Sementara itu, Poltak O.P. Sitanggang mengatakan, bila pemerintah tidak segera merespon tuntutan KKLAP,  forum ini terus menyuarakan tuntutannya sampai pemerintah memenuhinya.

Apakah KKLAP forum diskusi ataukah pressure groups, Irwansi Arif menjelaskan, KKLAP bukanlah kelompok kepentingan akan tetatp forum  merupakan mitra kerja pemerintah yang selalu menawarkan solusi.

“Kami bukan pressure group. Kami jelamaan asosiasi-asosiasi sector pertambangan yang ingin menawarkan solusi terhadap kendal-kendala dihadapi pemerintah,” katanya. (kani)

Tags
Share

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *