Home Breaking News Langkah Mendagri Terkait Meninggalnya Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga

Langkah Mendagri Terkait Meninggalnya Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga

166
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), (Foto: Setkab).

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pastikan publik dapat memberikan sanksi sosial terhadap rumah sakit tidak manusiawi dalam menangani pasien, yakni dengan cara tidak berobat lagi di rumah sakit tersebut.

“Mari beri sanksi sosial terhadap RS (Mitra Keluarga) yang tidak manusiawi. Paling tepat adalah jangan berobat ke RS yang tidak manusiawi, berpikirnya hanya uang, uang, tanpa rasa kemanusiaan,” tegas Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Sekedar tahu, kasus- kasus seperti dialami bicah malang Debora ini sudah bagai tradisi bagi penglola rumah sakit. Tak ada uang nyawa melayang. Mengerikan sistem kesehatan di Indonesia.

Pernyataan Tjahjo berkaitan dengan kasus meninggalnya bayi 4 tahun bernama D (Debora), sudah kritis tapi tidak ditangani secara langsung rumah sakit swasta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ini karena keluarga korban tidak punya uang membayar biaya pengobatan, bahwa RS bukan rekanan dari BPJS kesehatan.

Dokter atau perawat di RS tersebut tahu bayi berinisial D sakit parah dan harus ada tindakan gawat darurat, namun malah disarankan untuk dirujuk ke RS lain yang bekerja sama dengan BPJS. Upaya mencari RS rujukan memakan waktu cukup lama sehingga akhirnya bayi berinisial D meregang nyawa.

“Harusnya ditangani dulu, kalau sudah stabil bisa dirujuk. Rumah sakit yang tidak memroses pasien dalam kondisi darurat harus diberikan sanksi oleh masyarakat dan pers,” jelas dia kepada antara.

Tjahjo menegaskan semua pihak harus mencegah kasus serupa terulang kembali. Dia menilai undang-undang yang ada memang masih lemah dalam mengontrol rumah sakit semacam ini.

Sebagai satu langkah konkret, Mendagri telah memerintahkan Sekjen dan Ditjen terkait di Kemendagri untuk mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota yang ditembuskan kepada gubernur, (Senin 11/9) besok, agar pemda memonitor dan memberikan penyuluhan kepada rumah sakit umum daerah dan khususnya RS swasta untuk tidak menolak pasien yang memerlukan tindakan darurat.

“RSUD dan RS swasta wajib memberikan pengobatan kepada warga,” pungkasnya. (oca)

 

Komentar

Komentar