Home Breaking News Kuasanya Pejabat Eselon III

Kuasanya Pejabat Eselon III

252
Marzuki Usman, Mentan Menteri Kehutanan Era Presiden GusDur. Foto olo.

Oleh : Marzuki Usman

Kejadiannya pada tahun 1978, penulis sudah menjabat sebagai Direktur Investasi dan Kekayaan Negara (Direktorat IKN) sejak Februari 1977. Salah satu tugas dari direktorat ini adalah ikut serta didalam menjalankan kebijakan otonomi daerah. Dibaca, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didalam usaha untuk mensejahterakan rakyat di : provinsi, kota, dan kabupaten.

Menurut kaidah ilmu Keuangan Negara, rakyat hanya mengenal pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat rakyat dimana saja dia berada, untuk selalu mendapat pelayanan yang baik terhadap barang-barang dan jasa-jasa publik. Dan pemerintahlah yang menyediakan barang ini, yaitu infra struktur seperti : jalan, jembatan, air minum, sekolah, dan sebagainya. Rakyat itu tidak membedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Rakyat itu akan selalu patuh membayar pajak, karena kalau tidak patuh, maka ia akan kena hukuman sebagai kriminal. Uang pajak ini pada gilirannya digunakan oleh pemerintah untuk mengadakan barang-barang publik dan jasa publik.

Didalam prakteknya, ada infra struktur yang dikerjakan atau disediakan oleh pemerintah pusat, tetapi ada pula yang disediakan oleh pemerintah provinsi, atau kota, atau kabupaten. Agar infra struktur itu tersedia, maka pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan berupa subsidi yang dikenal dengan istilah Bantuan Inpres Dati 1, untuk provinsi dan Bantuan Inpres Dati II untuk kabupaten dan kota.

Karena penulis dan Pak Ali Wardhana (Menteri Keuangan) adalah sebagai team teaching, alias dosen bersama di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, untuk mata kuliah Seminar Keuangan Negara, maka meskipun penulis masih pejabat eselon II, tetapi penulis oleh beliau diperkenankan setiap saat untuk membicarakan mengenai materi dan jalannya perkuliahan di FE-UI.

Didalam suatu kesempatan penulis mengusulkan kepada Menteri Keuangan, agar pada suatu saat subsidi yang berjudul Inpres Dati II supaya terhapuskan. Menurut penulis lebih baik pemerintah pusat memberikan pinjaman walaupun dengan bunga nol persen, dibandingkan dengan memberikan subsidi, yang menurut Ilmu Keuangan Negara, selalu berakhir tidak tepat guna. Artinya yang menikmati subsidi, akhirnya bukanlah golongan rakyat yang dituju. Didalam bahasa ilmu ekonomi, telah terjadi destorsi.

Untuk itu penulis mengusulkan, bahwa supaya Menteri Keuangan menawarkan kepada seluruh kota madya dan kota kabupaten, suatu pinjaman lunak dari pemerintah pusat dengan suku bunga nol persen pertahun, dengan masa tenggang (Grace Period) lima tahun dan jatuh tempo dua puluh tahun. Uang pinjaman itu diberikan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk melaksanakan pembangunan tanah disekitar calon jalan tol, yang nanti dapat dipergunakan untuk perumahan (Real Estate), dan atau industri (Industrial Estate). Tanah itu dibebaskan dengan cara bekerjasama dengan pemilik tanah semula, yakni kepada pemilik semula dikembalikan 1/3 dalam bentuk tanah matang (siap dibangun) dan pemerintah kota atau kabupaten akan memperoleh 2/3 dalam bentuk tanah matang, artinya tanah yang sudah lengkap denahnya, yang sudah ada jalan-jalan, drainage dan sebagainya.

Karena pinjaman itu menawarkan masa tenggang 5 tahun, artinya debitur, yakni pemerintah kota dan atau kabupaten, belum membayar pokok dan bunga, dan baru mereka membayarnya pada tahun ke enam. Tahun dimana mereka sudah mulai menjual tanah yang sudah dikembangkan. Dengan perkataan lain, pemerintah kota dan atau kabupaten sudah ada uang yang masuk ke kas daerah.

Karena pinjaman ini jangka panjang (20 tahun), maka akan ada kelebihan uang yang dapat dipakai untuk membangun infra struktur kota atau kabupaten. Maka, mulai saat itu, pemerintah kota atau kabupaten dapat menaikan hasil pajak bumi dan bangunan, dahulu dikenal nama IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah). Pada akhirnya, diperkirakan Penerimaan Pajak Daerah akan meningkat, dan hal ini akan bisa menghilangkan subsidi Dati II.

Alhamdulillah Bapak Menteri Keuangan menyetujui idea ini, dan minta disiapkan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Surat itu berisi, bahwa, Menteri Keuangan menawarkan pinjaman lunak dengan suku bunga nol persen pertahun, jangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang (Grace Period) 5 tahun, kepada seluruh kota dan seluruh kabupaten di Indonesia. Surat tersebut dikeluarkan pada bulan Juni 1978.

Didalam pelaksanaannya surat ini bernasib tidak baik. Begitu sampai di meja Menteri Dalam Negeri, beliau disposisikan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD). Oleh beliau ini kemudian diteruskan lagi kepada Direktur Keuangan Daerah. Dan, surat itu berakhir di meja pejabat eselon III, Kepala Sub Direktorat Bantuan Dati 1 dan Dati II. Oleh sang pejabat eselon III ini, surat itu diendapkan di lacinya, alias tidak diproses. Padahal belum pernah terjadi didalam sejarah, seorang Menteri Keuangan berkenan menawarkan hutang lunak kepada pihak lain!

Epilognya, ketika diakhir tahun 1980an, teman penulis menjabat sebagai Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri. Dia menanyakan kepada penulis, apakah surat Menteri Keuangan di tahun 1978 itu masih berlaku? Penulis jawab, bahwa situasinya sudah berubah. Dahulu Indonesia mengalami Oil Boom (banyak penerimaan dari hasil minyak bumi). Sekarang ini Indonesia harus bekerja keras untuk menaikan penerimaan dari wajib pajak.

Begitulah kisahnya betapa kuasanya sang pejabat seselon III. Dia bisa menggagalkan niat baik dari Menteri Keuangan! Penulis hanya bisa berharap, bahwa hal seperti ini jangan terulang lagi. Kasihan Indonesia kita !

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar