Home Breaking News KPK Mintai Kerangan Panitera MK Terkait Pilkada 2013 di Palembang

KPK Mintai Kerangan Panitera MK Terkait Pilkada 2013 di Palembang

132
Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur Sidauruk, usai dimintai keterangan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Jumat (17/3/2017). Foto: Isra/CITRAINDONESIA.COM

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Komisi Pemberantarasn korupsi (KPK) memintai keterangan dari Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur Sidauruk saat menyambangi KPK, terkait Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2013 di Palembang yang didalamnya melibatkan Muchtar Effendi yang sudah menjadi tersangka KPK.

“Tadi saya didengar keterangannya terkait pilkada tahun 2013 kota palembang yang melibatkan didalamnya Muchtar Effendi dan hanya mengenai proses administrasinya saja kok,” ungkap Kasianur kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Dirinya juga mengungkapkan bahwa tidak tau menau mengenai peranan Muhtar dalam kasus sengketa Pilkada pada pada tahun 2013 itu.

“Kami tidak tahu soal itu sama sekali, karena pada proses perkara di MK kita ngak pernah berhadapan dengan pihak-pihak itu sama sekali,” bebernya.

Dirinya juga membatah mengenal sosok Akhil Moechtar, dimana Muchtar Effendi bersama Mantan Hakim Konstitusi, Akil Mochtar sepakat untuk mempengaruhi putusan perkara keberatan hasil pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK.

“Saya tidak pernah, kita tidak pernah, di MK kita kalo ketemu pihak-pihak tidak pernah karena memang sopnya seperti itu. Ketika ada sengketa pun kita tidak dilibatkan sampai sejauh itu karena sudah ada pihak pihak khusus yang mengurusinya,” ungkapnya.

Diketahui, pada Rabu, (13/3/2017), KPK kembali menetapkan status tersangka kepada Muchtar Effendi (ME). Muchtar diduga terlibat dalam dugaan suap Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang melalui MK.

Muchtar Effendi bersama Mantan Hakim Konstitusi, Akil Mochtar sepakat untuk mempengaruhi putusan perkara keberatan hasil pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK.

Sebelumnya, KPK juga pernah menjebloskan Muchtar Effendi ke penjara karena diduga memberikan keterangan palsu persidangan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang dengan terdakwa, Akil Mochtar. Atas kasus itu, Muchtar divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. (Isr)

Komentar

Komentar