Home Breaking News Kominfo Bantah Pemblokiran Layanan Telegram

Kominfo Bantah Pemblokiran Layanan Telegram

415

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel A. Pangerapan membantah cuitan pendiri Telegram Durov terkait setelan itu layanan telegram yang diblokir Pemerintah Indonesia.

Menurutnya, Kemkominfo telah mengirim surat elektronik kepada pihak Telegram, namun tak kunjung mendapatkan respons. Hingga akhirnya pemerintah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

“Kami mengirim beberapa email lewat [email protected], satu-satunya media komunikasi yang mereka punyai atau gunakan untuk men-take down kanal-kanal yang memuat konten-konten radikalisme, terorisme, kebencian, dan sebagainya,” kata Semuel, di Jakarta, Sabtu (15/7/2017), seperti dikutip dari beritasatu.com.

Apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka, Semuel mengatakan Kemkominfo juga bakal menutup layanan Telegram di aplikasi mobile. Saat ini memang baru versi web saja yang diblokir oleh pemerintah.

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia, apabila Telegram tidak menyiapkan SOP penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka,” tegas Semuel.

Sebelumnya, layanan Telegram diklaim diblokir oleh pemerintah Indonesia sejak Jumat, 14 Juli 2017 siang, pengguna media sosial beramai-ramai menyampaikan aksi protresnya terhadap keputusan tersebut. Cuitan pendiri Telegram Pavel Durov di akun Twitternya juga banyak di-retweets untuk memperkuat pendapat mereka.

Melalui akun @durov, pendiri Telegram merasa aneh dengan sikap yang telah diambil pemerintah Indonesia terhadap layanan Telegram. Ia juga mengaku belum dihubungi oleh pemerintah Indonesia perihal masalah yang terjadi pada layanannya.

“That’s strange, we have never received any request/complaint from the Indonesian government. We’ll investigate and make an announcement,” tulis Durov melalui akun Twitter-nya yang saat berita ini ditulis sudah di-retweets lebih dari 1.000 kali. (*)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar