Home Breaking News KKP Gelontarkan Rp50 Miliar Dukung Usaha Budidaya Ikan

KKP Gelontarkan Rp50 Miliar Dukung Usaha Budidaya Ikan

211
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto bersama Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardjianto, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Dirut Perum Perindo Syahrial Jabarin, dan nelayan Lobok berfoto bersama(Foto: KKP)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setidaknya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp50 miliar sebagai kompensasi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) no 56 tahun 2016.

Kompensasi ini berupa dukungan sarana budidaya ikan untuk 2.246 rumah tangga perikanan (RTP) eks penangkap benih lobster masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Kab. Lombok Timur 1.074, dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menegaskan bahwa, pemberlakuan aturan ini untuk selamatkan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Intinya Pemerintah ingin mengembalikan profesi masyarakat untuk kembali menjadi pembudidaya ikan, dimana profesi ini tidak kalah menjanjikan mengingat Lombok merupakan kawasan yang potensial untuk pengembangan budidaya.

“Kami telah menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan kesempatan pilihan usaha budidaya yang akan digeluti paska pengalihan ini. Karena sebenarnya mereka pada awalnya juga pembudidaya ikan, jadi kami akan kembalikan pada profesi semula. Dengan adanya aktivitas penangkapan benih ini telah secara langsung berdampak terhadap turunya aktivitas budidaya secara drastic,” jelas Slamet, melalui siaran tertulis di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Slamet mengaku pihaknya telah melakukan itungan-itungan ekonomi secara rinci, kesimpulannya dengan dukungan ini diharapkan tahap awal masyarakat akan meraup keuntungan masing-masing minimal 2,5 juta rupiah per bulan.

Dirinya juga memastikan akan mengawal dari hulu hingga hilir, sehingga usaha budidaya ini akan berkesinambungan, tentunya dengan menggandeng seluruh elemen untuk bekerjasama.

“Kami pastikan bahwa untuk menjamin keberlanjutan usaha ini, kami akan beri dukungan fasilitasi bagi penguatan kapasitas SDM yaitu berupa pelatihan teknis budidaya, pascapanen (diversifikasi produk) dan manajemen usahanya serta pasar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkas Slamet.

Sebelumnya pihak Perum Perikanan Indonesia (Perindo), melalui Direktur Utamanya Syahril Jabarin menyatakan siap untuk mendukung program ini, terutama menjadi penyangga dalam menjamin penyerapan pasar hasil produksi usaha budidaya dari masyarakat. Intinya masyarakat tidak perlu khawatir dengan jaminan akses pasar.

Sementara, Sharif Syahrial, Direktur Badan Layanan Usaha (BLU) KKP mengungkapkan bahwa pihaknya siap membantu akses pembiayaan untuk pengembangan usaha budidaya melalui sistem pinjaman lunak.

“Masyarakat tingga ajukan proposal pinjaman melalui pendamping kami yang ada di daerah masing-masing, dan kami siap tindak lanjuti,” katanya saat dialog dengan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur NTB, Muhhamad Amin, yang turut hadir menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi NTB siap untuk mengawal kesuksesan program ini. Beliau mengungkakan harapannya agar program ini betul-betul mampu berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian mereka akan memandang bahwa usaha budidaya ternyata lebih menjanjikan, sehingga aktivitas eksploitasi benih lobster ini tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

Sementara itu dukungan sarana budidaya yang akan diberikan Pemerintah yaitu total sebanyak 2.246 paket (masing-masing paket senilai Rp20 juta – 22 juta) untuk berbagai jenis usaha budidaya, masing-masing budidaya rumput laut 728 paket; budidaya ikan bawal bintang 655 paket; budidaya ikan kerapu 580 paket; budidaya bandeng 40 paket; budidaya udang vaname 20 paket; budidaya lele 209 paket; dan budidaya nila sebanyak 14 paket; serta 71 unit perahu untuk sarana angkut rumput laut. (pemi)

Komentar

Komentar