Home EKUIN Perikanan KKP Gandeng BRI Permudah Akses Permodalan Nelayan

KKP Gandeng BRI Permudah Akses Permodalan Nelayan

113
Penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dengan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BRI Donsuwan Simatupang tentang Pemberian Fasilitas Layanan Perbankan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, pada Jumat (25/8/2017). (Foto: KKP)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna mempermudah akses permodalan bagi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi nelayan untuk mengembangkan fasilitas tangkapan di laut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dapat membantu bidang-bidang lainnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Ini sebuah tanda pemerintah bersama-sama baik institusi maupun perbankan yang mendukung dan mendorong sektor kelautan dam perikanan. Jika kerjasama ini diperbanyak dan diperbesar maka lini-lini yang membutuhkan akan dapat memanfaatkan momentum dengan baik,” ujar Menteri Susi saat memberikan sambutan.

Menteri Susi juga mengatakan, perjanjian ini dibutuhkan untuk memfasilitasi nelayan Pati dan Tegal yang sebelumnya menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan melakukan markdown ukuran kapal. Dengan demikian, nelayan bisa mengakses layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dan beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

“Kerja sama ini bukti pemerintah sangat perhatian kepada nelayan. Semoga bantuan dari Bank BRI dapat menambah kesejahteraan para nelayan. Dan, paling penting pertumbuhan tangkapan ikan terus naik,” ujarnya.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini antara lain pemanfaatan fasilitas layanan perbankan oleh nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendampingan teknis dan sosialisasi bersama oleh KKP dan BRI kepada nelayan, serta pertukaran data dan informasi.

Dalam kerja sama ini, KKP bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi nelayan yang berpotensi diberikan fasilitas layanan perbankan, memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha penangkapan ikan, di antaranya pelabuhan perikanan, kapal dan galangan kapal, produsen alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, pelaku usaha industri hilir yang ada di pelabuhan perikanan dan usaha lain yang berpotensi untuk diberikan fasilitas layanan perbankan, memfasilitasi pendampingan teknis dan kegiatan sosialisasi kepada nelayan dan memfasilitasi lokasi yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk penempatan Teras BRI Mobile dan Agen BRILINK.

Adapun BRI bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan, di antaranya pembukaan rekening simpanan nelayan dan pemberian Kartu Jaring Nelayan, pembukaan rekening simpanan pelaku usaha lainnya, pemberian kredit modal kerja dan investasi kepada Nelayan melalui Skema Kredit Khusus dan KUR, penyediaan infrastruktur Perbankan berupa Teras BRI Mobile dan Agen BRILINK di pelabuhan perikanan, pembukaan gerai konsultasi dan pelayanan kredit dan fasilitas layanan perbankan lainnya.

Selain itu, BRI juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait fasilitas layanan perbankan kepada nelayan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan menyediakan fasilitas layanan perbankan dengan menempatkan Teras BRI Mobile dan agen BRILINK di pelabuhan perikanan dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran kredit di bidang usaha penangkapan ikan kepada KKP.

Direktur Utama BRI Suprajarto berharap agar kerjasama ini dapat terus dilalukan guna mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. “Dengan adanya kerjasama ini kami berharap dapat mendorong UMKM yang tentunya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. BRI siap bersinergi dengan KKP,” ungkapnya.

Saat ini perbankan sudah tidak ragu lagi untuk memberikan kredit kepada nelayan, karena sudah ada asuransi. Bahkan menurut Suprajarto, bila perlu kerja sama terus ditingkatkan ke bidang-bidang lain, tidak hanya untuk penguatan alat tangkap ikan nelayan saja.

“Petani dan nelayan itu adalah core bisnis BRI. Hanya dulu nelayan banyak yang pulang menangkap ikan tidak dapat ikan, tetapi sekarang ada jaminan bahwa nelayan ke laut pulang membawa tangkapan ikan banyak. Ini yang membuat kami yakin dan optimis atas kerja sama ini,” paparnya.

Sebelumnya, KKP dan BRI telah menjalankan kerja sama percepatan penyaluran kredit umum baik secara langsung maupun linkage yang dilakukan oleh beberapa eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta pelaksanaan program CSR dan CCR kepada stakeholder bidang kelautan dan perikanan; layanan fungsi perbankan sebagai Channeling Bank/Administrating Bank pada proyek peminjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; layanan fungsi perbankan dalam lingkup kemitraan; dan pertukaran data dan informasi.

BRI dinilai dekat dengan rakyat karena memiliki 11 ribu outlet yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Indonesia. BRI juga dinilai telah berhasil dalam pelaksanaan program JARING (Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline).

Program ini dianggap tepat mengingat kebijakan pemerintah memberantas dalam Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal ikan eks asing, pelarangan transhipment, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan telah menunjukkan dampak signifikan.

Tangkapan nelayan Indonesia meningkat, sementara itu ekspor negara-negara hasil perikanan ke Amerika dan Uni Eropa merosot tajam. Hal ini merupakan peluang besar dan strategis untuk menumbuhkan investasi di sektor kelautan dan perikanan dan kemaritiman agar Indonesia sebagai poros maritim dunia segera terwujud.

Sebagai informasi, sebelumnya KKP dan BRI telah tiga kali memperpanjang kesepakatan bersama tentang penyediaan dan penggunaan jasa perbankan yaitu pada 12 Mei 2008, 7 Februari 2012 dan terakhir 30 Mei 2016.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan pinjaman kredit kepada 5 (lima) nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adalah Agus Utomo penerima pinjaman Rp 2 miliar, Kaliman Rp 1,9 miliar, Karto Hartono Rp 1,9 miliar, Sutarmin Rp 3,5 miliar, Siswo Purnomo Rp 800 juta dan Rusmiati Rp 1,8 miliar.

Suprajarto menegaskan pinjaman tersebut akan cair paling lama tiga minggu terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017. “Kalau dari sisi risiko bank sudah tidak terlalu khawatir, karena semuanya juga sudah jelas,” tandasnya.

Selain mengucurkan kredit untuk nelayan, BRI juga membantu aparatur negara dengan memberikan pinjaman tanpa agunan. (*)

Komentar

Komentar