Home Breaking News KKP Bersama Kemenlu Pulangkan 17 Nelayan Indonesia

KKP Bersama Kemenlu Pulangkan 17 Nelayan Indonesia

393
Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Luar Neger, pulangkan nelayan Indonesia.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan sejumlah 17 nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

“Sejumlah nelayan tersebut dipulangkan dari Australia sebanyak 16 orang, yang berasal dari Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan 1 orang dipulangkan dari Malaysia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP KKP, Eko Djalmo Asmadi melalui siaran tertulis yang diterima, di Jakarta (21/6/2017).

Nelayan Indonesia yang tertangkap umumnya secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan negara lain, baik disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lainnya, maupun keterbatasan teknologi yang digunakan.

Hal ini menjadi perhatian serius KKP untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan agar tidak melintas batas dalam melakukan penangkapan ikan. “Sosialisasi bersama-sama dengan Pemda dan instansi terkait terus kami lakukan, untuk mencegah tertangkapnya nelayan Indonesia di negara lain,” tambah Eko.

Namun, apabila masih terdapat nelayan Indonesia yang tertangkap, maka kami bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri akan segera melakukan proses yang cepat agar dapat segera dipulangkan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Pudjiastuti, pada tanggal 8 November 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Selain mengatur tata cara pemulangan, Peraturan tersebut juga mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal PSDKP melakukan antisipasi melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi diprioritaskan di provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah nelayannya banyak ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.

Sosialisasi meliputi batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain, peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, dan 
penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan. (pemi)

Komentar

Komentar