Home Indonesian Way Ketika Kepala Daerah Buta Fiskal

Ketika Kepala Daerah Buta Fiskal

281
Pegawai Peruri mengemas rupiah yang baru saja dicetak. (Foto: Ist)

Oleh : Marzuki Usman

Alkisah, pada suatu peristiwa di Kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta kota. Penulis dari tahun 1976–1998, bersama Prof. Dr. Ali Wardhana memberi kuliah untuk mata kuliah : Keuangan Negara, dan Keuangan dan Perbankan. Karena, Prof. Dr. Ali Wardhana dari 1968-1988, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan kemudian Menteri Koordinator Perekonomian, semasa Presiden Suharto, maka yang memberi kuliah di kelas, beliau minta penulis untuk melaksanakannya. Ketika kuliah sampai kepada subyek Kebijakan Fiskal, maka penulis berusaha untuk menjelaskannya dengan analogi, alias perbandingan kepada praktek kehidupan sehari-hari. Penulis mengambil contoh kepada bagaimana seseorang itu bisa mengendarai mobil dengan baik.

Seperti semua orang sudah mengetahui, bahwa supir yang baik itu, dia menyupirnya enak, tidak ngerem mendadak, belok-beloknya lembut, dan tidak mogok di jalan. Artinya, supir ini bisa membaca Dash Board, yakni papan informasi yang memuat informasi tentang-tentang : posisi bahan bakar, temperatur mesin, posisi minyak oli, keadaan baterai atau aki, dan seterusnya.

Supir yang seperti ini dinamakan supir yang terampil. Kenapa dikatakan demikian, karena dia menguasai betul petunjuk-petunjuk bagaimana menyupir yang baik dan dia sudah menyupir lebih lama, misalnya lebih dari 720 jam, alias tiga puluh hari dan tiga puluh malam. Tetapi, kalau si supir itu, surat ijin mengemudinya main tembak, alias dia beli, dan jam terbangnya sebagai supir baru dua jam saja. Pastilah supir seperti ini, akan membuat penumpangnya kecewa, dan bahkan bisa menyumpah serapah? Dan, sudah pasti supir seperti ini tidak bisa membaca Dasd Board. Nah keadaan menjadi lebih celaka lagi, karena dia tidak tahu kapan harus mengisi bahan bakar, oli, air dan sebagainya.

Dibidang Kebijakan Fiskal, si pengambil kebijakan ialah mereka yang menjadi Penguasa Fiskal, yang mandatnya dia diperoleh berdasarkan Undang-undang. Mereka itu, adalah mulai dari Presiden, yang dalam kesehariannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati dan Walikota. Mereka ini sebagai Penguasa Fiskal, oleh Undang-undang diberi amanat untuk memungut pajak, dan membelanjakan Anggaran Belanja Negara dan atau Anggaran Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan hal ini, dikenal dengan nama Kebijakan Fiskal, maka mereka harus bisa membaca Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai Dash Board. Gagal membaca APBN atau APBD berarti semakin sembaraut dan semberono pengelolaan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Akibat lebih jauh, pada gilirannya negara atau daerah akan semakin mundur, dalam arti, pendapatan nasional menurun, dan inflasi menaik. Dalam istilah Ilmu Ekonomi disebut Stagflation, yaitu Stagnasi (Pendapatan Nasional menurun) dan inflasi (tingkat harga umum pada menaik).

Bayangkan, jika seorang Bupati atau Walikota tidak bisa membaca APBD. Maka dia tidak akan tahu, kapan harus menaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan atau tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dan dia juga tidak akan tahu kapan harus menaikan gajih pegawainya. Dan, juga dia tidak akan tahu pembangunan apa yang harus dilaksanakan secepat mungkin, dan sebagainya. Lebih celaka lagi kalau dia mengangkat Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), seseorang yang dia tidak menguasai ilmunya di SKPD itu. Misalnya dia angkat seseorang yang bukan ahlinya, maka pastilah kehancuranlah yang akan terjadi. Lihatlah betapa banyaknya kota-kota di Indonesia yang sudah semberaut?

Patut untuk diketahui, bahwa dewasa ini di Indonesia, menurut rekan-rekan ahli ekonomi keuangan daerah, banyak sekali Bupati atau Walikota, kepala daerah yang tidak bisa membaca APBD. Keadaan ini samalah situasinya seperti para supir yang tidak bisa membaca Dasd Board. Alangkah malangnya nasib rakyat Indonesia. Dan, keadaan seperti ini tidak boleh berkepanjangan lagi, dan tidak boleh diakomodasikan oleh rakyat Indonesia. Teman penulis, Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, beliau berkata, “Marzuki, Ekonomi Indonesia adalah Ekonomi doa”. Maka, marilah kita ramai-ramai berdoa semoga para Bupati atau Walikota bisa membaca Dasd Board APBDnya!. Amin.

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar