Home Pariwisata Objek Wisata Kemenko Kemaritiman Dorong Implementasi Kode Etik Pariwisata

Kemenko Kemaritiman Dorong Implementasi Kode Etik Pariwisata

141
Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan pembahasan ini dalam upaya percepatan kesiapan pariwisata Indonesia.

BOGOR, CITRAINDONESIA.COM- Dalam meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan pembahasan ini dalam upaya percepatan kesiapan pariwisata Indonesia jelang acara pertemuan tahunan International Monetary Fund and the World Bank (IMF-MB) 2018.

“Kode Etik Pariwisata adalah panduan World Trade Organization dalam meningkatkan kualitas industri pariwisata. Ini bisa jadi acuan standar pariwisata Indonesia, agar kualitasnya terjaga, agar lebih sustain (berkelanjutan) memberi manfaat bagi masyarakat juga,” kata Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim Tb Rismunandar, di Bogor, Senin (10/7/2017).

Rismunandar menjelaskan perilaku “aji mumpung” yang kerap dilakukan pedagang di lokasi-lokasi wisata sama sekali tidak dapat dibenarkan. “Pariwisata baru dihitung sukses bila para wisatawan datang lagi dan lagi. Bukan datang sekali kemudian tidak kembali lagi,” jelasnya.

Untuk menjaga kualitas pariwisata kode etik harus ditegakkan. Standar disusun sebagai panduan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. “Kita tidak boleh memberi ‘mimpi buruk’. Kalau para tourist datang kesini dengan kenangan buruk pasti tidak akan kembali,” imbuhnya.

Rismunandar merencanakan untuk berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional perihal standar pariwisata dan kode etik pariwisata. “Awalnya mengacu pada WTO, tapi perlu juga disesuaikan dengan muatan lokal kita. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga terkait, tentunya dengan Kemenpar dan BSN,” jelasnya.

Rismunandar menegaskan, “Kode Etik ini cukup mendesak untuk pariwisata berkelanjutan. Didalamnya harus mencakup standar, safety dan security, aksesibilitas, informasi, bahkan informasi cuaca juga perlu. Dijalankan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur pariwisata,” tegasnya.

Asisten Deputi Pariwisata Bahari Kosmas Harefa menambahkan, saat ini yang diperlukan bukan hanya sosialisasi melainkan bimbingan teknis, pelatihan untuk pelaku wisata khususnya yang minim fasilitas. “Sebagai bagian dari persiapan jelang event Annual Meeting IMF-WB,” tambah Harefa.

Diskusi ini juga menghadirkan praktisi pariwisata I Gusti Putu Laksaguna dan Dosen pascasarjana Bandung Institute of Tourism Thamrin B.Bachri. (*)

Komentar

Komentar