Home Indonesian Way Kebebasan Kontrak Usaha

Kebebasan Kontrak Usaha

265
Proyek Migas Petronas Carigali pengelola Blok Kepodang dan Ketapang. Foto google.

Oleh : Marzuki Usman

Joseph Schumpeter, seorang ekonom dunia terkenal pada awal abad ke 20, terutama dibidang pembangunan ekonomi. Beliau mengatakan bahwa suatu negara itu bisa maju, dalam arti ekonominya akan tumbuh dengan pesat, yakni diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Nasional negara yang bersangkutan setiap tahun, diperlukan pra syarat mutlak, bahwa di negara itu, pelaku ekonomi (economics Agent) bebas mengadakan kontrak. Dengan demikian dijamin adanya suatu kepastian hukum (Economic Certainty) didalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Sebagai akibat adanya kontrak, alias perjanjian yang menopang kegiatan bisnis dari ekonomi itu, apabila dikemudian hari terjadi peristiwa melanggar kontrak, alias wan prestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut atau mengklaim pihak yang terlibat, untuk membayar ganti rugi. Dalam bahasa manajemen resiko, bahwa resiko ekonomis dari suatu kegiatan dapat diminimalisir. Dan, ini pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan investasi di negara yang bersangkutan, satu dan lain, karena para pelaku bisnis dan ekonomi dapat meminimalisir resiko kerugian, karena adanya jaminan kebebasan untuk berkontrak yang telah diatur oleh para pelaku bisnis dan atau pelaku ekonomi.

Sementara itu, dapat dipahami bahwa dengan adanya kebebasan untuk berkontrak diantara para pelaku bisnis atau ekonomi, maka pemerintah tidak perlu lagi untuk campur tangan. Pemerintah harus menjauhi dirinya (Stay Away) dari merepotkan dirinya dengan kegiatan bisnis dan ekonomi sektor swasta.

Akan tetapi di Indonesia, dalam banyak hal pemerintah justru mulai mengendusi kegiatan berkontrak sektor swasta. Dan, dalam berbagai hal selalu berakhir dengan campur tangan. Akibatnya, terjadilah keganjilan-keganjilan, alias distorsi didalam berbagai kegiatan ekonomi. Misalnya saja didalam kegiatan eksplorasi minyak bumi, untuk mencari sumber atau lokasi tambang minyak bumi yang baru, kepada pelaku bisnis swasta ditawarkan untuk boleh memulai eksplorasi minyak atau gas bumi disuatu lokasi. Apabila nanti ternyata sebagai hasil pra eksplorasi diduga ada cadangan minyak atau gas bumi, maka pihak bisnis yang tadi sudah mendapat semacam ijin sementara, boleh meneruskan kegiatan kepada phase berikutnya hingga sampai kepada tahap eksploitasi, sejauh tidak ada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan menawarkan sejumlah uang tertentu. Jika ada pihak yang menawarkan itu, maka sipelaku bisnis semula, masih boleh meneruskan kegiatannya selama dia bisa menawarkan jumlah uang yang lebih besar. Apakah hal yang seperti ini adil?

Jawabnya adalah tidak adil, karena hal seperti ini tidak menghargai kebebasan berkontrak. Akibat lebih jauh, hal seperti ini akan mengurangi gairah kegiatan pelaku bisnis minyak atau gas bumi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan eskplorasi. Sudah barang tentu hal-hal yang seperti ini, apabila sering dilakukan, maka pada gilirannya akan melambatkan pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan.

 

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar