Home KESRA Pendidikan Itjen Kemendikbud Minta Awasi Dana Pendidikan

Itjen Kemendikbud Minta Awasi Dana Pendidikan

291
Para penulis Alquran. Photo mas.

JAKARTA,CITRAINDONESIA.COM- Inspektorat Jenderal Kementerian dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) mengimpun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mengawasi ketat alokasi dan penggunaan dana pendidikan dalam transfer daerah yang nilainya signifikan yaitu 64% dari total anggaran pendidikan.

“Mustahil bagi Inspektorat Jenderal untuk mengawasi akuntabilitas implementasi anggaran transfer daerah yang sangat besar tersebut sendirian, tanpa bersinergi dengan jajaran BPKP dan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Itjen Kemendikbud, Daryanto melalui siaran persnya diterima di Jakarta, Jum’at (16/12/2016). Pernyataan itu diungkapkan Daryanto dalam Rapat Koordinasi Nasional APIP 2016, di Kota Surakarta, Jumat (16/12/2016).

Diakui Itjen Daryanto, sinergi antar APIP tersebut sangat penting, bukan sekedar peranan Itjen Kemendikbud semata. APIP agen perubahan untuk mengaudit keuangan, ketaatan, kinerja dan pengendalian manajemen.

“Kami juga mengajak seluruh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ikut membantu pelaksanaan pengawasan dana pendidikan transfer daerah agar benar-benar menyentuh kepada pihak yang semestinya menerima dan digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk kemajuan pendidikan nasional,” ujar Itjen Daryanto.

Pada kesempatan yang sama, teredapat penyerahan pemetaan anggaran fungsi pendidikan transfer daerah mencakup Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 s.d Tahun 2016, Tunjangan Profesi Guru Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, dan Tambahan Penghasilan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016.

BPKP turut menyerahkan penilaian kapabilitas organisasi Itjen berdasarkan model IACM (Internal Audit Capability Model), dan evaluasi maturitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemendikbud.

Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, menjelaskan sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sebesar Rp.421 Trilyun (T) di tahun 2016, tidak seluruhnya merupakan belanja pemerintah pusat.

Menurut Ardan, sebagian besar dana pendidikan tersebut sebesar Rp269,7 T atau 63,5 persen disalurkan melalui anggaran transfer daerah. Sementara, sebesar Rp148,8 T disalurkan melalui anggaran Kemendikbud, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan kementerian lainnya yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

Untuk itu, pengawasan ketat diperlukan untuk akuntabilitas pengelolaan Dana Transfer Daerah.

Mengacu pasal 48 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dan Kota. (mas)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar