Home Breaking News Ini Cara Kementan Ganyang Mafia Bawang Putih!

Ini Cara Kementan Ganyang Mafia Bawang Putih!

329
Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sudjono sat ditemui di Kantor Ditjen Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017). Photo Ningsih.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Rupanya Kementerian Pertanian (Kementan) tampaknya mulai muak melihat ulah para pemburu rente yakni para importir nakal komoditas pangan. Contohnya Bawang Putih impor itu, kok lebih mahal dari harga produksi lokal “harga sim salabim?”. Maka Kementan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura, juga mewajibkan importir, tanam dan hasilkan panen 5 persen komoditas impornya di dalam negeri. Ini bagian dari cara Kementan mengganyang importir nakal.

“Jadi kita masukan dulu beberapa yang selama ini dilepas atau bebas impornya. Contohnya produk olahan Cabai Kering, Cabai Bubuk juga kita masukkan agar kita tau berapa barang yang masuk dan keluar dengan tujuan agar kita tau seberapa banyak kebutuhan kita,” kata Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sudjono di Kantor Ditjen Hortikultura, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

Pejabat ramah dengan awak media ini juga menjelaskan bahwa hal yang paling utama akan diatur dalam Permentan tersebut adalah mengatur sistem tata niaga yang baik agar tidak selalu melonjak seperti Bawang Putih dan lainnya terutama akan menghadapi hari- hari besar keagamaan seperti menjelang Puasa sehingga harus mengadapakan operasi pasar (OP) mengintervensi harga pasar demi perut rakyat.

“Pokoknya ya…. memang komoditas Bawang Putih yang harus dibenahi lagi tata niaganya. Apalagi menjelang bulan Ramadhan seperti ini. Seperti tidak masuk akal sajalah. Kok barang impor malahan lebih mahal dibandingkan barang lokal. Untuk itu pemerintah akan terus bersinergi dalam mengatasi hal tersebut,” jelas Dirjen Horti tersebut.

Dia memastikan bahwa peraturan itu bawang para importir wajib untuk menanam Bawang Putih di dalam negeri sedikitnya 5 persen dari volume importasinya.

“Andaikan dia impor sebesar 1000 ton, jadi yang harus dia tanamkan di Indonesia itu 50 ton. Dan aturan tersebut baru akan diterapkan pada Mei 2018,” terang Spudnik mengakhiri. (Ning)

Komentar

Komentar