Home Breaking News IFFAI, Menteri Susi Nilai Koordinasi KL Selalui Jadi Masalah

IFFAI, Menteri Susi Nilai Koordinasi KL Selalui Jadi Masalah

185
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan dan kehutanan Fiji Oseea Naiqamu (kanan), Menteri Agrikultur Malaysia Ahmad Shabery (kedua kiri), dan Menteri Agrikultur Vietnam Vu Van Tam (kiri) ketika memberikan keterangan kepada awak media seusai menghadiri acara Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Products (Foto: Badia Andrew/citraindonesia.com)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pada acara peresmian The International Fishforce Academy of Indonesia (IFFAI), Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan, koordinasi antara Kementerian Lembaga (KL) selalu bermasalah.

“Kita punya polisi, TNI AL (Angkatan Laut), dan lain-lain, tapi koordinasi selalu jadi masalah,” ujarnya, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Kamis (16/3/2017).

IFFAI atau program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum di bidang perikanan ini merupakan hasil kerja sama dengan Polri, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung.

Susi mengatakan, IFFAI bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat‎ penegak hukum di bidang perikanan. Kemudian, membangun jaringan informasi dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum.

Selain itu, IFFAI juga membangun kesepahaman dan mencapai kerja sama yang efektif antar instansi penegak hukum terkait, serta menghasilkan agen perubahan dalam penegakan hukum di bidang perikanan.

Pelatihan IFFAI berfokus pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan. Peserta pelatihan terdiri dari berbagai instansi penegak hukum yang tergabung dalam unsur-unsur satuan tugas (satgas) 115 seperti penyidik KKP, Polri, TNI AL dan Kejaksaan Agung.

Pelatihan IFFAI diharapkan dapat menghasilkan terobosan untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum di bidang perikanan secara‎ efektif melalui pendekatan multi-rezim hukum dan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan.

Kedua pendekatan ini diyakini dapat membantu aparat penegak hukum di bidang perikanan untuk mengungkap dan menangkap beneficial owner sebagai otak di balik tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan.

“Penanganan perkara kejahatan perikanan bukan hanya perkara kejahatan perikanan, tetapi juga perbudakan, perdagangan manusia, obat-obatan dan lain-lain ini butuh kemampuan multinasional. Ini kita kerja sama dengan baik, kita berkoordinasi, bekerja bersama,” jelasnya. (pemi)

Komentar

Komentar