Home Breaking News Himapikani Sepakat Moratorium Pengadaan Bantuan Kapal Nelayan

Himapikani Sepakat Moratorium Pengadaan Bantuan Kapal Nelayan

173
Kapal nelayan bantuan Kementerian KKP.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani), sepakat dengan moratorium pengadaan bantuan kapal Nelayan di APBN 2018, atas banyaknya masalah pengadaan bantuan kapal di tahun 2016 dan 2017 yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan untuk kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

“Tahun 2018 DPR telah menyetujui anggaran KKP sebesar Rp9.27 triliun namun ada kesepakatan untuk Moratorium anggaran bantuan kapal sebesar Rp501 Miliar,” jelas Sekretaris Jenderal Himapikani Afan Arfandia, dalam siaran tertulis yang diterima citraindonesia.com, Jumat (27/10/2017).

Sebagai gambaran kondisi perahu bantuan dari APBN bernilai puluhan miliar yang ada di Pulau Bawean – Gresik mulai rusak diberbagai sisinya akibat tidak terurus.

Perahu-perahu tersebut masih berjajar di pelabuhan Sangkapura – Bawean, kondisi ini di perparah dengan belum adanya pengganti mesin dan alat tangkap yang tenggelam di bawah KLM Fadli Indah di Bulan Agustus lalu.

“Melihat masalah dalam pengadaan kapal di tahun 2016 dan 2017 kami nilai kesepakatan moratorium sebagai hal yang proporsional untuk Evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengadaan kapal bantuan,” ungkap Afan.

Lanjutnya, walaupun ada kalangan yang mencemaskan bahwa moratorium pengadaan bantuan kapal akan berpotensi mengakibatkan tidak tercapainya target produksi perikanan 2018 disaat stok ikan lestari atau maximum sustainable yield (MSY) meningkat dari 9,93 juta ton pada 2016 dan 12,541 juta ton pada 2017.

“Justru saat ini KKP harus kita evaluasi sehingga kebijakan-kebijakan yang berpotensi menghambat target produksi perikanan 2018 untuk segera di revisi,” tutupnya. (pemi)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar