Home EKUIN Perikanan Himapikani: Pengangguran Dimana-mana, KKP Harus Tanggungjawab

Himapikani: Pengangguran Dimana-mana, KKP Harus Tanggungjawab

176
Nelayan Cantrang Lamongan minta Pemerintah jangan bunuh mata pencaharian mereka.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Perjalanan visi poros maritim dunia yang di gadang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampaknya akan tersandung disektor perikanan, berbagai masalah baru bermunculan akibat kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti.

Seperti dalam siaran tertulis Sekjen Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI), Afan Arfandia kepada citraindonesia.com, Kamis (22/6/2017), mencontohkan, dari pelarangan alat tangkap cantrang yang diberlakukan mulai tahun ini sesuai Surat Edaran Nomor : B.664/DJPT/PI.220/VI/2017.

Semakin menyulut keresahan Nelayan pasalnya dari SE tersebut membuktikan bahwa KKP akan benar-benar melarang alat tangkap Cantrang yang selama ini banyak di gunakan Nelayan di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat 8.276 kapal cantrang yang digunakan nelayan, meliputi Jawa sejumlah 5.776 kapal, Kalimantan Utara 2.000 kapal, Pontianak 400 kapal, dan Sumatera Barat 100 kapal.

“Dari data tersebut bisa kita perkirakan besarnya kerugian ekonomi yang menimpah para pemilik dan Anak Buah Kapal (ABK), belum lagi masalah sosial yang akan terus bermunculan hingga polemik cantrang selesai,” imbuhnya.

Afan menyampaikan, sebagai perhitungan untuk satu kapal cantrang 30 GT akan berdampak pada 78 Pekerja mulai ABK, Penyortir Ikan, Pembersih Kapal, Tukang Becak, Kuli Angkut, sampai Petambak Kerapu yang memanfaatkan ikan hasil sortir dari tangkapan Cantrang untuk pakan budidaya.

“Kami kecewa dengan kebijakan Menteri KP yangg hanya menyabotase aspek ekologi, dan malah akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di tengah sulitnya kehidupan Nelayan,” tandasnya.

“Kami juga memprediksi akan ada pengangguran dimana-mana akibat berlakunya Kebijakan Menteri KP.. lalu siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi banyak pengangguran dari dampak pelarangan cantrang?” tambahnya.

Lanjutnya, bukan hanya pemilik dan ABK kapal yang menganggur, masyarakat yang dulunya bekerja di indutri pengolahan perikanan juga akan kehilangan pekerjaan akibat banyaknya industri yang collapse, karena kekurangan bahan baku.

“Semakin mengecewakan ketika makin banyaknya penolakan dari berbagai mahasiswa dan masyarakat, Menteri KP justru menuding penolakan tersebut di tunggangi kepentingan politik dan pengusaha,” tutupnya. (pemi)

Komentar

Komentar