Home Breaking News Harlinas, YLKI Minta PLN Tingkatkan Pelayanan Konsumen

Harlinas, YLKI Minta PLN Tingkatkan Pelayanan Konsumen

207
Foto ilustrasi

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menyambut Hari Listrik Nasional (Harlinas) pada hari ini, Jumat, 27 Oktober 2017, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT PLN untuk konsisten meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

“Mengingat saat ini potret pelayanan PT PLN merupakan sektor yang masih banyak dikeluhkan oleh konsumen. Menurut data Bidang Pengaduan YLKI, pengaduan konsumen listrik masih menduduki rating ke-6 dari total pengaduan konsumen yang diterima YLKI. Ini menandakan bahwa potret pelayanan PT PLN masih buram di mata konsumennya,” ungkap Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, melalui siaran tertulis kepada citraindonesia.com, di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Menurutnya, beberapa hal utama yang dikeluhkan konsumen adalah gangguan pemadaman/pemadaman bergilir, rendahnya voltase, praktik operasi P2TL yang sering menyalahkan konsumen, dan adanya biaya siluman sambung baru oleh oknum PT PLN atau mitra PT PLN.

Sehingga, YLKI mendesak Kementerian ESDM untuk meningkatkan jumlah dan persentase kompensasi kepada konsumen, jika PT PLN tidak mampu/gagal dalam memenuhi janji tingkat mutu pelayanannya.

“Mengingat saat ini, mayoritas konsumen PT PLN sudah dikenakan tarif keekonomiannya. Tidak fair jika tarif keekonomiannya sudah diterapkan, tapi pelayanan masih banyak dikeluhkan dan kompensasi kepada konsumen belum ditingkatkan,” tuturnya.

Menurut klaim managemen PT PLN, saat ini di seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi “zona merah”, yang artinya tidak ada zona yang mengalami kurang pasokan (krisis) tenaga listrik.

“Bisa jadi ini klaim yang faktual, namun fakta yang lain membuktikan bahwa keandalan jaringan listrik PT PLN masih buruk. Bahkan sekalipun di Jakarta, tegangannya masih di bawah 200 Volt,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, seharusnya tegangan yang standar adalah 220 Volt. Kalau di Jakarta saja masih di bawah 200 Volt, bagaimana diluar pulau Jawa? YLKI menduga, kondisi tersebut patut diduga karena sumber dana PT PLN banyak tersedot untuk pembiayaan program pembangkit 35.000 MW. Sebuah program yang oleh banyak kalangan dianggap dipaksakan.

“YLKI juga meminta Pemerintah untuk secara konsisten memasok energi baru terbarukan ke pembangkit PT PLN. Program 35.000 MW seharusnya lebih banyak dipasok dengan energi baru terbarukan, minimal energi yang lebih bersih (clean energy), seperti gas,” ujarnya. (pemi)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar