Home Breaking News Hak Angket KPK, Diminta Sikap Jokowi Sebelum 29 September

Hak Angket KPK, Diminta Sikap Jokowi Sebelum 29 September

230
Ray Rangkuti (kiri) dan Romo (kanan). Foto pemi.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menyampaikan sikap terhadap hak angket DPR terhadap KPK yang akan segera berakhir pada 29 September 2017.

“Sekarang publik mulai menuntut nih. ‘Pak Presiden, apa dong sikap Anda’. Yang paling awal perlu dilakukan, perlihatkan posisinya saja dulu,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Ray mengatakan, Partai Golkar sudah bersikap tegas mengenai pernyataan politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat yang meminta KPK dibekukan.

Partai Golkar jelas-jelas menolak pembekuan KPK meski menjadi bagian dari pansus. Namun, hingga kini, Jokowi belum menunjukkan apakah dia dalam posisi menolak atau mendukung apa yang dilakukan pansus.

“Ini presiden kapan? ‘Saya tidak setuju kewenangan penuntutan KPK dicabut’, misalnya. ‘Saya tidak setuju apalagi kalau dibekukan’. Ngomong itu dong. Seenggaknya ngomong itu,” kata Ray.

Dia mengatakan, rekomendasi pansus nantinya akan diteruskan kepada presiden. Sebelum Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas, maka masyarakat masih akan bertanya-tanya nasib KPK ke depan begitu rekomendasi dikeluarkan.

Sikap Jokowi tersebut, kata Ray, akan menjadi catatan pegiat antikorupsi bahwa Jokowi tidak serius dengan komitmen pemberantasan korupai yang dimuat dalam Nawacita.

“Niat terdalamnya sudah terbaca sekarang. Masihkah Presiden menganggap dia berdiri secara netral atau tidak? Publik merasa bahwa Anda harus bersikap. Tidak boleh menyatakan itu kewenangan DPR lagi,” kata Ray. (*)

Komentar

Komentar