JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Mendorong kinerja ekspor produk Industri Kecil Menengah (IKM), salah satu agenda Kementerian Perindustrian RI ke depan. Beberapa produk IKM unggul di pasar global seperti makanan Indonesia dan kerajinan unik yang sesuai standard di negera tujuan ekspor.
‘Produk IKM kita sangat unik dan cukup kompetitif. Dengan jumlah unit usaha yang banyak, peran IKM harus dapat dimaksimalkan’, ujar Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara’, tertulis Sabtu (3/1/2018).
Beberapa tantangan harus diselesaikan, antara lain pelaku IKM perlu memahami prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa diekspor ke luar negeri.
Sebaran IKM berlokasi di beberapa wilayah membutuhkan peran dan fasilitasi dari aparatur pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekspor.
‘Solusinya, Kemenperin melakukan langkah strategis termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas nonfiskal yang salah satunya berupa pelatihan guna peningkatan pengetahuan dan kapasitas pelaku IKM’, jelasnya.
Kebijakan fasilitas nonfiskal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
Dalam hal ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) di bawah BPPI Kemenperin bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan.
Kegiatan kerja sama yang dilakukan, antara lain pelaksanaan program pelatihan untuk pelaku IKM. Pada tahun 2017, program tersebut diberikan kepada 30 pelaku IKM di Yogyakarta.
‘Kami berharap, dengan adanya program ini, pengetahuan pelaku IKM mengenai mekanisme ekspor, dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan, standar produk di negara tujuan dan peluang pasar baru ekspor dapat ikut mendorong peningkatan ekspor produk industri dalam negeri’, kata Ngakan.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bilang juga mendorong pelaku IKM menangkap peluang pasar di era ekonomi digital dan Industry 4.0 dengan memanfaatkan perkembangan teknologi manufaktur terkini.
‘Kami telah meluncurkan program e-Smart IKM, pada awal tahun 2017. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan akses pasar melalui internet marketing’, ujarnya.
Kemenperin telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa marketplace dalam negeri, di antaranya Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak dan Blanja.
Sepanjang tahun 2017, tercatat lebih dari 1730 pelaku usaha yang telah gabung dalam program e-Smart IKM dari 23 provinsi. Pada 2019, ditargetkan akan mencapai 10 ribu pelaku IKM seluruh Indonesia.
‘Dalam program ini mendorong para pelaku IKM agar melakukan terobosan inovasi, dengan memperbaiki produk, pengembangan desain, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan’, imbuhnya. (linda)
