Search
Saturday 20 December 2014
  • :
  • :

Diteliti Izin Amdal PT Sorik Mas Mining

Akan diteliti ulang Amdal PT Sorik Mas Mining di Kabupaten Madina.

Akan diteliti ulang Amdal PT Sorik Mas Mining di Kabupaten Madina.

CitraIndonesia.Com: Keributan, pengrusakan mobil polisi, hingga penembakan warga sekitar Tambang Emas PT Sorik Mas Mining, kini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Pemerintah pusat berinisiatif mengkaji ulang Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT. Sorik Mas Minning di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Namun belum ditentukan penelitiannya.

Terlebih izin yang seharusnya ditertibkan Kepala Daerah setempat di kaki gunung marapi tersebut harus memperhatikan kelayakan lingkungan hidup.

Dirjen Minerba Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite menyebutkan bahwa kemingkinan yang akan diambil pemerintah adalah mengevaluasi Amdalnya terlebih dahulu, sehingga ijin eksplorasi dan eksplotasi tambang di atas areal 21.000 hektar tersebut dapat diselesaikan.

Hal tersebut dikatakan Dirjen Minerba Kemen ESDM Thamrin Sihite usai pelantikan Pejabat eselon II dilingkungan kementerin ESDM, Selasa, (10/7/2012), di kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.

“Ini kalau Sorik Mas itu kan amdalnya disetujui kepala daerah. Kita dipanggil untuk dievaluasi. Kalau disetujui berbagai pihak, maka harus konsisten dilakukan. Masalahnya bagaimana kita mensosialisasikan persepsi antara perusahaan dan masyarakat. Dan itu yang dipercaya,” jelas Thamrin Sihite.

Karena itu pihaknya dalam waktu dekat akan mempelajari dulu kasus yang terjadi di tambang mas yang tekah bertahun- tahun tak kunjung tuntas.

Apakah kasus Sorik Mas tersebut karena gejolak sosial, persoalan perebutan lahan, perizinan yang belum turun  atau ditunggangi oleh piahak tertentu.

Lebih lanjut Thamrin Sihite, mengatakan sejak terjadi gejolak dan penolakan yang meluas dari masyarakat, pemerintah daerah setempat sebenarnya sudah membekukan izin usaha PT. Sorik Mas Mining, sejak Oktober 2010 lalu.

Namun sekarang beredar kabar baru bahwa pemerintah berencana mengelola itu melalui tangan BUMN atau BUMD.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Mabes Polri membentuk tim investigasi atas penembakan  warga oleh  Brimob Dentasemen C, Sumut, saat berunjukrasa menolak keberadaan tambang mas PT Sorik Mas Mining akhir Mei lalu.

“Propam Mabes Polri harus menyelidiki penggunaan senjata api melukai warga. Harusnya menangani demo itu kan kepolisian netral,” tegas  Direktur Eksekutif YLBHI, Erna Ratnaningsih belum lama ini.

Kapolda Sumut: “Kita masih buru tujuh orang lagi yang diduga sebagai aktor intelektual bentrokan tersebut,” kata Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro saat dihubungi wartawan melalui selulernya, Senin (9/7/2012).  (rapi/henry/nasti)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *