Home Breaking News Ditanya DPR, Ini Cara KPK Sadapan Ponsel Koruptor

Ditanya DPR, Ini Cara KPK Sadapan Ponsel Koruptor

162
Para pimpinan KPK saat Raker dengan Komisi III DPR RI.

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Anggota Komisi III DPR RI tampaknya khawatir atas penyadapan KPK terutama ketika Pilkada serentak dilakukan. Tri Medya Panjaitan sempat bilang bahwa kader PDI Perjuangan banyak yang maju di Pilkada tahun 2018. Juga soal penyadapan itu dipertanyakan anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo.

Menjawan kekhawatiran itu, Deputi Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto menjawab soal proses penyadapan bahwa semua dilakukan apabila ada laporan pengaduan pihak luar atau masyarakat tentang dugaan suap dan korupsi yang dinilai patut ditindak lanjuti.

Namun penyadapan itu dilakukan setelah koordinasi dengan tiga unit Kedeputian di KPK yakni Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data (Inda), dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

“Penyadapan dilakukan tiga kedeputian. Penindakan sebagai user yang mengirim nomor dan menerima hasilnya nanti, Inda yang melakukan penyadapan, kemudian PIPM yang melakukan audit. Jadi meskipun Kominfo tidak melakukan audit, kita melakukan audit setiap 3 bulan sekali,” kata Hary dalam RDP dengan Komisi III di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Hary memastikan Deputi Inda tidak menyadap bila penyidik tidak memberikan surat perintah penyadapan (sprindap) ditandatangani 5 pimpinan KPK. Dia juga menyebut sprindap itu berlaku untuk 1 nomor saja.

“Inda tidak akan melakukan penyadapan kalau tidak ada tanda tangan,” ucap Hary.

Penyadapan itu disebut dibatasi 30 hari. Apabila sudah 30 hari, Hary menyebut mesin akan otomatis berhenti menyadap.

“Ada keterbatasan dari mesin, kita batasi 30 hari. Ketika 30 hari itu sudah terlampaui mesin otomatis akan cancel, nomor lain masuk, jadi seperti antrian, dari situ kita buat summary-nya,” kata Hary.

Summary itu yang kemudian diberikan ke Deputi Penindakan. Sementara itu, audit dilakukan oleh Deputi PIPM setiap 3 bulan sekali.

Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun mengomentari. “Kalau ini berjalan benar, tenang kita,” kata Bamsoet yang disambut tawa peserta rapat. (dtk/ling)

Komentar

Komentar