Home Breaking News Dinilai Tak Sesuai UU, Buruh Landak Tolak Penetapan UMK 2018

Dinilai Tak Sesuai UU, Buruh Landak Tolak Penetapan UMK 2018

103
Buruh perempuan di pabrik garmen. (Foto: Berdikari Online)

LANDAK, CITRAINDONESIA.COM- Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu menerangkan, pihak dari serikat buruh menolak keras surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait formulasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2018.

“Dengan surat edaran itu kami menyatakan menolak, karena bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 88 bahwa UMK berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” ujarnya, di Landak, Kalimantan Barat , Selasa (7/11/2017), seperti diberitakan tribunlandak.

Dimana dalam surat yang tertuang pada nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/20 17 tanggal 13 Oktober, memerintahkan kepada seluruh Gubernur untuk menetapkan upah berdasarkan PP 78 2015 pasal 44.

Menurut Yasiduhu, hal itu ditolak karena UMK Kabupaten Landak sampai saat ini yang sebesar Rp2.000.893 belum mencapai hasil survei KHL. Kemudian inflasi yang digunakan dalam surat tersebut juga adalah menurut inflasi nasional bukan inflasi daerah.

“Sejatinya sebelum mengeluarkan surat edaran ini, Menteri Tenaga Kerja meminta informasi dari Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat Provinsi mau pun Kabupaten/Kota tentang informasi pencapaian KHL,” katanya.

Karena di dalam PP 78 tahun 2015 pasal 63 tentang pengupahan, tertuang bahwa bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi yang UMK dan UMP nya belum mencapai KHL diminta untuk menyesuaikan secara bertahap selama empat kali tahapan sejak tahun 2015 hingga 2019.

“Maka oleh karena itu, kami berharap dan meminta supaya pasal yang digunakan pada PP 78 bukan pasal 44. Namun pasal 63 yang dipergunakan untuk menetapkan UMK tahun 2018,” harapnya.

Sebagai informasi, dari hasil survei KHL tahun 2017 untuk di Landak sebesar Rp 2.689.000. Sehingga paling tidak UMK Kabupaten Landak tahun 2018 setidaknya 90 persen.
Untuk mengejar tahun 2019 yang harus sesuai KHL.

“Karena tinggal satu tahapan lagi sejak di tetapkannya PP 78 tahun 2015, dimana untuk UMK pada tahun 2019 sudah wajib sesuai dengan KHL,” terang Yasiduhu yang biasa disapa Yusuf ini.

Sementara kalau memakai surat edaran Menteri Tenaga Kerja, maka UMK tahun 2018 untuk di Kabupaten Landak hanya sebesar Rp 2.174.000.
Secara otomatis selisih antara hasil survei KHL dengan UMK sangat jauh.

“Maka oleh karena itu, kami tetap menolak surat edaran tersebut. Apabila masih tetap dipaksakan, maka kami akan melakukan aksi mogok besar-besaran,” ancamnya.

Untuk aksi itu sendiri pihaknya sudah memberitahukan kepada Kapolres dan Ketua DPRD, melalui surat mengenai penolakan surat edaran Menteri Tenaga Kerja. “Jadi lebih tinggi undang-undang atau surat edaran,” tegasnya.

Diakuinya bahwa (Besok,-Red) ada rapat, bersama Pemerintah dan unsur dewan pengupahan untuk melakukan koordinasi tentang persoalan penetapan UMK tahun 2018.

“Jadi penetapan untuk UMK Landak tahun 2018 tergantung hasil dari koordinansi rapat besok. Namun penetapan dari Pemerintah paling lambat 21 November sudah ditetapkan UKM Kabupaten Landak,” tutupnya. (*)

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar