Home Indonesian Way Dewan Moneter dan KSSK Mahluk Apa?

Dewan Moneter dan KSSK Mahluk Apa?

320
Marzuki Usman, Mentan Menteri Kehutanan Era Presiden GusDur. Foto olo.

Oleh: Marzuki Usman

Alkisah, peristiwanya terjadi pada tahun 1965, yaitu tahun pertama berakhirnya pemerintahan Soekarno di bumi Indonesia. Kenapa? Karena pada tahun itu tingkat inflasi di Indonesia, meskipun hanya berdasarkan pergerakan angka Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni indeks dari harga barang-barang untuk kehidupan konsumen, yang meliputi : barang makanan (pangan), pakaian (sandang), perumahan (papan) dan barang-barang lain, yang tercatat di kota Jakarta saja, sudah mencapai 650% setahun. Pada waktu itu, memang belum lagi dihitung IHK dari kota-kota lain di Indonesia. Sekarang ini IHK, alhamdulillah untuk mengukur inflasi sudah dihitung dari 200 kota-kota di Indonesia.

Inflasi pada tahun 1965 itu adalah angka inflasi yang tertinggi, yang pernah dialami oleh Indonesia. Masa itu, disebut dengan masa Hyper Inflation. Penulis pada waktu itu masih belajar di Kampus Biru, Universitas Gajah Mada, di Yogyakarta. Pada pagi harinya, ditahun 1965 itu, harga beras Rp. 1000 per kg. Di sore harinya sudah menjadi Rp. 2000 per kg? Alhamdulillah, pada tahun berikutnya, yakni tahun 1966, angka inflasi sudah menurun ke angka 113% pertahun, dan kemudian berhasil dikendalikan. Pada periode berikutnya, angka inflasi diusahakan untuk selalu dibawah dua angka (dua digit).

Kenapa terjadi angka inflasi yang begitu tinggi? Jawabnya, karena Bank Sentral, Bank Indonesia, telah diminta untuk mencetak uang sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk membiayai antara lain kegiatan pembangunan gedung CONEFO, (Conference of New Emerging Forces), yakni sekarang menjadi gedung MPR-DPR, dan kegiatan pembangunan lain, dan sebagainya. Katanya, pada waktu itu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), sudah bekerja 24 jam, melebihi kapasitasnya. Akibatnya berlakulah hukum Teori Kuantitas (Quantity Theory) dari Irving Fisher, yakni apabila jumlah uang yang beredar bertambah menggila, dan tingkat perputarannya (Velocity of Circulation) lamban, dan pertumbuhan pendapatan nasional atau output nasional, juga lamban, maka hasil akhirnya tingkat inflasi pastilah meningkat.

Dengan perkataan lain gubernur Bank Indonesia, pada waktu itu bebas merdeka menambah jumlah uang yang beredar, tanpa berbasa-basi kepada Menteri Keuangan yang memiliki kekuasaan sebagai penentu kebijakan fiskal, yakni kebijakan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya dari pengalaman pahit ini, maka didalam penetapan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral, dibentuklah Dewan Moneter yang anggota-anggotanya terdiri : dari Menteri Keuangan, yang juga merangkap sebagai Ketua, dan Gubernur Bank Indonesia, sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perdagangan. Kepada gubernur Bank Indonesia diberikan wewenang oleh undang-undang itu, bahwa kalau dia tidak sependapat dengan keputusan Dewan Moneter, maka dia bisa banding (apeal) kepada Presiden Republik Indonesia. Dan, Presidenlah akhirnya yang akan memutuskan kebijakan moneter apa yang akan dilaksanakan.

Praktek alias sistem Dewan Moneter ini, secara taat dijalankan sampailah kepada dikeluarkannya UU tentang Bank Sentral / BI yang baru pada tahun 1998, dimana Bank Indonesia / Bank Sentral sepenuhnya independent, alias bebas merdeka dari campur tangan pemerintah. Dan, Dewan Moneter ditiadakan. Lalu, pada periode berikutnya, ekonomi Indonesia mengalami krisis keuangan. Dan, diperkenalkanlah suatu komite yang disebut sebagai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang antara lain telah menetapkan bantuan kepada Bank Century, yang diniatkan agar bank ini terhindar dari pada kebangkrutannya?

Perlu dicatat bahwa KSSK ini bukanlah suatu lembaga yang diamanatkan oleh UU tentang Bank Indonesia / Bank Sentral yang baru, tetapi dibentuk dengan keputusan pemerintah. Artinya cara kerja KSSK ini adalah cara kerja seperti pemadam kebakaran saja, dan bukan cara bekerja secara sistematis dan berkelanjutan.

Penulis berpendapat bahwa sebaiknya UU tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral, perlu ditinjau lagi, dan lembaga Dewan Moneter perlu kembali diberikan peranan untuk memelihara stabilitas moneter dalam arti tingkat inflasi, kurs devisa, dari kelangsungan hidup lembaga perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ekonomi Indonesia sangat memerlukan sektor moneter dan perbankan, yang tumbuh, dan stabil. Semogalah !

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar