Home Indonesian Way Dash Board Kebijakan Ekonomi Nasional

Dash Board Kebijakan Ekonomi Nasional

278
Presiden Gus Dur (kiri) dan Menteri Marzuki Usman (kanan). Foto olo.

Oleh: Marzuki Usman

Sebagai dosen mata Kuliah Kebijakan Ekonomi Nasional di Universitas Jambi, penulis mencoba menjelaskan masalah Kebijakan Ekonomi Nasional dengan mengambil analogi, alias kiasan kepada Dash Board yang ada pada setiap mobil. Seseorang yang mengendara mobil haruslah bisa membaca dash board, alias papan informasi, tentang keadaan mobil yang bersangkutan. Dash board ini berada persis dibawah atau dihadapan setir mobil itu. Kalau seorang supir, meskipun tidak buta huruf, tetapi dia bisa buta baca dash board, yakni tidak bisa membaca info-info yang ada pada dash board, maka ia pastilah akan mengalami banyak hal yang tidak enak.

Si supir seperti ini, dia tidak akan tahu kapan harus menambah bahan bakar atau kapan harus mengisi oli, atau kapan harus mengganti batterai atau aki, atau kapan harus mengisi air carburator, dan sebagainya. Disamping itu bisa juga, bahwa si supir itu bisa baca, akan tetapi justru dash boardnya yang lagi ngadat.

Hal seperti yang terakhir ini pernah penulis alami sendiri. Ketika di tahun 1971 penulis mendapat mobil dinas Jeep Willys dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan, mobil ini sedikit aneh. Yakni alat petunjuk mengenai volume bahan bakarnya meskipun baru, tetapi tidak berfungsi baik. Pada alat petunjuk bahan bakar yang berjalan baik, kalau panahnya menunjuk huruf F, artinya volume bahan bakarnya penuh (Full). Dan apabila panahnya menunjuk huruf E, maka artinya bahan bakarnya kosong (Empty).

Pada kasus mobil Jeep saya itu, kalau panahnya ke huruf E, artinya bahan bakarnya penuh? Dan, apabila panahnya menunjuk ke huruf F, artinya bahan bakarnya kosong? Dan, ketika teman saya meminjam mobil itu, maka ia bergembira, bahwa panah bahan bakarnya menunjuk huruf F. Dan, ia baru keluar gedung Departemen Keuangan Republik Indonesia, lalu mobilnya mogok kehabisan bahan bakar. Maka saya diuntungkan, karena teman saya itu terpaksa mengisi bahan bakarnya.

Didalam kebijakan eknomi nasional, misalnya kebijakan Fiskal, yakni segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baca oleh Meneteri Keuangan Republik Indonesia yang bersangkut paut dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik volume atau nilai keseluruhan, maupun menurut masing-masing jenis dari penerimaan dan atau pengeluaran negara. Menteri Keuangan bisa menambah atau mengurangi penerimaan dan belanja negara.

Artinya, Menteri Keuangan itu bisa mengambil kebijakan dibidang perpajakan, misalnya: kebijakan pajak penghasilan, kebijakan pajak pertambahan nilai, kebijakan penerimaan bukan pajak, kebijakan bea masuk, kebijakan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan seterusnya. Dilain pihak Menteri Keuangan itu bisa mengambil kebijakan belanja atau pengeluaran negara, seperti kebijakan gajih Pegawai Negeri Sipil (PSN), kebijakan pemeliharaan kekayaan negara, kebijakan belanja barang untuk kegiatan negara, dan kebijakan belanja kapital atau pembangunan infrastruktur dan sebagainya, termasuk juga, kebijakan hutang negara, seperti penerbitan surat hutang negara (obligasi) dan sebagainya.

Untuk mengambil kebijakan ekonomi nasional, maka seorang Menteri Keuangan haruslah bisa membaca Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yakni sebagai dash boardnya Ekonomi Nasional Indonesia. Analoginya sama seperti supir yang mengendarai mobil. Tetapi juga bisa terjadi dash boardnya, karena kelalaian petugasnya, sehingga tidak menggambarkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Artinya kebijakannya betul, tetapi infonya yang salah. Akibatnya, tujuan pembangunan ekonominya semakin seperti kata pepatah, Jauh panggang dari apinya.

Alhamdulillah, sejauh pengetahuan penulis, keadaan seperti ini tidak penah terjadi di Indonesia. Namun demikian, kita perlu waspada, bahwa betapa penting laporan yang betul bagi pengambil kebijakan Ekonomi Nasional. Gagal menghasilkan laporan data atau info yang betul, berarti semakin terhempaslah ekonomi kita. Dan, semakin jaulah kita (Indonesia) tertinggal dibelakang dari ekonomi RRC. Dan hal seperti ini tidak boleh terjadi kapanpun di Indonesia!

Komentar

Komentar