Home Breaking News CORE Indonesia: “Agenda Paska Pengampunan Pajak”

CORE Indonesia: “Agenda Paska Pengampunan Pajak”

301
Ilustrasi penghitungan pajak. (Foto: Sindo)

Sembilan bulan program pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya mencapai garis finish pada 31 Maret lalu. Berdasarkan dashboard pengampunan pajak, total uang tebusan hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp129 triliun yang terdiri dari pembayaran uang tebusan senilai Rp114 triliun, pembayaran penghentian pemeriksaan sebesar Rp1,43 triliun, dan pembayaran uang tunggakan sebesar Rp14,4 triliun.

Untuk deklarasi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH), deklarasi harta dalam negeri mendominasi dengan nilai Rp3.617 triliun, sementara deklarasi harta di luar negeri mencapai Rp1.033 triliun. Sementara repatriasi hanya mencapai Rp 147 triliun atau hanya 3% dari total komposisi harta yang dilaporkan.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa program pengampunan pajak ini paling berhasil di dunia, pencapaian program tersebut pada kenyataannya masih jauh di bawah target yang diharapkan.

Pertama, tingkat partisipasi Wajib Pajak (WP) yang memanfaatkan program ini masih rendah. Jumlah WP yang mengikuti program pengampunan pajak mencapai 891.577 WP per 31 Maret 2017. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan WP Wajib SPT yang mencapai 20,1 Juta, apalagi jumlah WP yang memiliki NPWP yang mencapai 32,7 juta.

Kedua, nilai repatriasi aset WP di luar negeri yang menjadi sasaran utama program ini hanya sebesar Rp146 triliun. Angka ini jauh di bawah target pemerintah yang mencapai Rp 1.000 triliun.

Ketiga, perluasan WP dari kebijakan tax amnesty yang diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak belum terlihat dampaknya selama triwulan pertama tahun 2017. Indikasi ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2017 yang baru mencapai Rp145 triliun.

Alih-alih mengalami peningkatan, capaian ini bahkan lebih rendah dibandingkan Dengan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp176 triliun. Potensi penerimaan pajak tahun ini idealnya lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Pasalnya, selain adanya perluasan basis pajak hasil dari kebijakan tax amnesty, prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini juga diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Dengan berakhirnya program pengampunan pajak, CORE Indonesia mengusulkan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah untuk mendongkrak penerimaan perpajakan ke depan.

Pertama, pemerintah harus melakukan reformasi mendasar terhadap regulasi perpajakan. Agenda penting dari reformasi tersebut antara lain menyederhanakan peraturan-peraturan perpajakan yang terlalu rumit.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak perlu dibarengi dengan penciptaan sistem pembayaran pajak yang sederhana dan memudahkan WP dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Di sisi lain, Revisi UU Perpajakan yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional juga perlu menyentuh penegakan hukum bagi WP yang tidak membayar pajak atau tidak melaporkan pajaknya sesuai ketentuan.

Hal ini perlu ditunjang oleh perbaikan sistem pemantauan terhadap profil WP secara keseluruhan. Otoritas pajak di Afrika
2 Selatan, misalnya, tidak segan-segan menyita aset WP yang terindikasi melakukan penipuan dalam pelaporan pajak.

Hanya dengan langkah-langkah ini, pertumbuhan jumlah WP hasil dari program pengampunan pajak akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak (compliance rate). Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan WP terdaftar mampu mencapai 9%, namun di saat yang sama pertumbuhan tingkat kepatuhan para WP hanya 7%.

Kedua, pemerintah perlu lebih optimal menggali penerimaan pajak dari jenis-jenis pajak potensial. Penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 orang pribadi, misalnya, masih sangat rendah.

Kontribusinya saat ini baru 1% terhadap total penerimaan pajak. Demikian pula rasio keseluruhan PPh terhadap PDB Indonesia yang hanya 0,94% juga masih yang terendah jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN lain.

Rasio PPh terhadap PDB Vietnam mencapai 8,8%, Thailand (8,1%), dan Malaysia (2,3%). Padahal, dibanding jenis-jenis pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak atas transaksi barang dan jasa, mendorong peningkatan PPh sangat baik untuk menekan ketimpangan antar golongan pendapatan dalam masyarakat. Pasalnya, tarif PPh bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan seseorang/badan, sementara pajak lain seperti PPN malah cenderung regresif.

Selain PPh, pemerintah juga dapat menggali potensi penerimaan pajak dari aktivitas pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Di antaranya pengenaan PPh 22 barang impor bagi barang impor yang digunakan untuk membangun infrastruktur, pengenaan PPh pasal 23 untuk jasa konstruksi, dan pengenaan PPh 26 untuk proyek infrastruktur yang menggunakan jasa konsultan asing.

Ketiga, pemerintah harus memaksimalkan pengejaran atas WP yang belum melaporkan harta mereka yang disimpan di luar negeri melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral.

Kesepakatan Automatic Exchange of Information (AEoI) dimana Indonesia telah berkomitmen untuk ikut aktif di dalamnya pada tahun 2018 merupakan salah satu cara untuk mengejar WP yang menyimpan hartanya di luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya, negara-negara yang berpartisipasi dalam AEoI harus melalui proses dan memenuhi persyaratan yang tidak sederhana.

Belum semua negara berkembang seperti Indonesia siap dalam menghadapi AEoI. Beberapa persoalan teknis yang menjadi kelemahan negara-negara berkembang antara lain perbaikan struktur organisasi, kesiapan teknologi Informasi, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan institusi perbankan dan penyesuaian regulasi.

Kalaupun persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi, sistem AEoI yang digagas oleh OECD sendiri sebenarnya memiliki banyak kelemahan. Di antara kelemahan tersebut adalah:

a. Informasi harta yang dapat dilaporkan hanya nilai simpanan uang di perbankan, sementara harta dalam bentuk lain seperti emas atau aset tetap (rumah, apartemen, dll) tidak dapat diberikan.

b. Informasi simpanan di bank hanya dapat dilaporkan apabila rekening bank yang bersangkutan bersifat pasif.

c. Informasi simpanan di bank hanya dapat dilaporkan apabila nilainya lebih dari US$250.000.

d. Sistem AEoI tidak mampu menelusuri apabila informasi status kependudukan yang diberikan oleh pemegang rekening ternyata palsu.
e. Sistem AEoI juga tidak memberikan sanksi bagi negara-negara yang tidak patuh (non-compliance) dan yang tidak berpartisipasi dalam AEoI. Oleh karenanya, di luar kesepakatan AEoI dibutuhkan langkah-langkah kerjasama antar negara lainnya untuk mengejar pelaporan harta yang disimpan WP di luar negeri.

Keempat, dari sisi kelembagaan, pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada otoritas pengelola penerimaan negara melalui model Semi Autonomus Revenue Authority (SARA).

SARA merupakan otoritas yang bertugas khusus mengurusi penerimaan negara termasuk perpajakan, yang terpisah dari institusi Kementerian Keuangan. Beberapa keuntungan dari model ini antara lain agar otoritas yang mengurusi penerimaan negara dapat lebih fokus mengatur urusannya sebagaimana institusi bisnis yang profesional, mengurangi intervensi politik dan memperkuat transparansi proses pengawasan.

Dengan demikian, kinerja lembaga ini menjadi lebih efisien, baik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan anggaran, peningkatan layanan perpajakan, perbaikan database dan pencatatan pajak dan WP, hingga peningkatan transparansi.

Beberapa negara yang cukup sukses meningkatkan penerimaan pajaknya secara signifikan setelah mengadopsi model ini antara lain Peru pada tahun 1988 dan Afrika Selatan pada tahun 1997.

Rasio pajak kedua negara tersebut mengalami peningkatan signifikan setelah mengadopsi model tersebut. Rasio pajak Afrika Selatan meningkat dari di bawah 24% menjadi 28%, sementara rasio pajak Peru meningkat dari di bawah 10% menjadi 17%.

Sementara rasio pajak Indonesia selama hampir dua puluh tahun terakhir hanya berkisar 10–12%, bahkan lebih rendah dibanding masa orde baru yang rata-rata di atas 15%. Selain kedua negara tersebut, sejumlah negara maju dan negara berkembang lain juga mengadopsi model ini dan umumnya pun memiliki rasio pajak yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Di antaranya, Malaysia yang memiliki rasio pajak 14%, Turki (21%), dan Inggris (25%).

Meskipun demikian, tanpa diiringi dengan komitmen dari pemerintah yang disertai dengan perencanaan yang matang, pembentukan SARA tidak akan cukup efektif dalam memperbaiki kinerja pemerintah di sektor perpajakan.

Oleh:

  • Mohammad Faisal, PhD – Direktur Eksekutif
  • Muhammad Ishak – Ekonomi
  • Yusuf Rendy Manilet- Peneliti

Komentar

Komentar