Home Breaking News Cegah TKI non-prosedural, Pemerintah Tindak Tegas Aparat yang Bermain

Cegah TKI non-prosedural, Pemerintah Tindak Tegas Aparat yang Bermain

286

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Pemerintah akan bertindak tegas terhadap aparat yang bermain dengan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengingat tingginya angka TKI non-prosedural telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap TKI pekerja Indonesia di luar negeri.

“Perlu dibuat standar prosedur untuk mencegah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) non-prosedural baik pada saat pembuatan paspor sampai proses keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk berjalannya penegakan hukum (law enforcement), perlu tindakan tegas termasuk kepada aparat yang ikut bermain,” tegas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F. Sompie, melalui siaran persnya, Kamis (9/3/2017).

Dalam rangka mencegah meningkatnya jumlah kasus TKI non-prosedural, Pemerintah berkomitmen melakukan upaya pencegahan dengan mengadakan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga mengenai upaya pencegahannya.

Sesuai dengan Nawa Cita khususnya butir pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk mengurus segenap bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara, maka seluruh pemangku kepentingan terkait yaitu: Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja), Kemenhukham, Polri, Kemlu, Kemenag dan BNP2TKI menegaskan kembali komitmen untuk mencegah terjadinya TKI non-prosedural.

Sementara, menurut Sekertaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto ada enam langkah dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut. Langkah pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerja sama (PKS). Dalam PKS tersebut akan diatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan.

Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama Kemnaker, Imigrasi, BNP2TKI, Kemlu, Polri dan Kemenag di daerah masing-masing kantong TKI. Ketiga memperketat proses penerbitan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.

“Sanksi ini dijatuhkan termasuk kepada sponsor, petugas maupun siapa saja yang berusaha melakukan TKI non prosedural,” kata Hery.

Lanjut Hey, komitmen keempat adalah penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI non-prosedural ke luar negeri. Kelima penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI non-prosedural. Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi.

Dalam kesempatan sama Soes Hindharno mengatakan untuk paspor bagi CTKI, apabila tidak ada rekomendasi dari Disnaker, maka Kantor Imigrasi tidak akan memberikan ijin dalam pembuatan paspor.

“Selain itu, kepada para pengguna tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu disosialisasikan mengenai karakteristik dokumen keimigrasi bagi Warga Negara Indonesia khususnya TKI ke luar negeri,” kata Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Maruli A. Hasoloan.

Pihak Pemerintah Saudi, sebagai salah satu negara tujuan utama CTKI, sudah memberikan komitmen untuk menyeleksi lebih ketat dalam mengangani kasus “minyak babi cap unta” yaitu visa formal untuk bekerja informal seperti visa “cleaning service” untuk bekerja sebagai PLRT. Namun demikian, untuk kasus penyalahgunaan ijin ziarah akan sulit untuk melakukan tindakan seleksi ketat karena jumlahnya sangat besar. (Mas)

Komentar

Komentar