Home Breaking News Catatan Sore : ‘UHC Kepesertaan di 1 Januari 2019 (?)’

Catatan Sore : ‘UHC Kepesertaan di 1 Januari 2019 (?)’

106
Timboel Siregar, Sekjen OPSI.

BPJS Kesehatan menyampaikan target universal health coverage (UHC) sampai dengan 1 januari 2019 sebanyak 257,5 juta.

Tercapai atau tidak?

Data per 22 Desember 2017 jumlah peserta JKN adalah sebanyak 187.715.780 orang. Bila penduduk Indonesia 257.5 juta orang maka ada tersisa hingga saat ini sekitar 69.784.220 rakyat Indonesia yg belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

Artinya untuk mencapai UHC Kepesertaan dalam 12 bulan ini (di tahun 2018) maka rata rata dalam sebulan BPJS Kesehatan harus berhasil merekrut 5.815.351 orang.

Saya nilai untuk merekrut 5.815.351 orang dalam sebulan adalah hal yang sangat sulit tentunya.

Kondisi sulit ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Citra pelayanan BPJS Kesehatan masih belum menunjukkan perbaikan signifikan, seperti masih banyaknya pasien menanti lama untuk dioperasi, sulit mencari ruang perawatan, pasien disuruh beli obat atau darah, dsb dsb, merupakan kendala bagi rakyat, terutama juga masyarakat menengah ke atas, utk ikut program JKN.

Buruh berdemo menyampaikan aspirasinya. Foto ardi.

2. Untuk kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU), dengan kondisi rendahnya penegakkan hukum, regulasi yang menetapkan dasar perhitungan upah yaitu upah minimum (sementara banyak pekerja PPU dari sektor mikro dan kecil yang berupah di bawah upah minimum), Instrumen CoB (Manfaat Tambahan) yang belum mampu diterapkan di perusahaan2, dsb.. dsb menjadi faktor yang mendukung kepesertaan PPU masih tetap rendah di BPJS Kesehatan. Total PPU swasta per Februari 2017 sebanyak 41.3 juta (BPS, Feb 2017) akan sulit tercapai dalam waktu satu tahun ini, dimana hingga saat ini PPU swasta masih sekitar 11 juta peserta.

3. Masih belum selesainya proses sinkronisasi pendataan PBI (penerima bantuan Iuran) antara PBI Pusat dan PBI Daerah (jamkesda) menyebabkan masih banyaknya rakyat miskin yang belum terdaftar sbg peserta JKN. Rakyat miskin yang tidak terdaftar di PBI akan mengalami kesulitan menjadi peserta mandiri di BPJS Kesehatan krn tidak memiliki daya iur.

4. Masih rendahnya proses sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah dan BPJS Kesehatan juga menjadi faktor yang menyebabkan belum tersadarkannya rakyat secara massif untuk ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Jadi menurut saya memang sangat sulit utk mencapai UHC kesepesertaan di 1 januari 2019 nanti. Saya berharap dengan kendala2 tersebut pemerintah dan BPJS Kesehatan mau lebih bekerja keras melakukan sosialisasi secara massif serta penegakkan hukum dan juga memperbaiki pelayanan Bpjs kesehatan sehingga rakyat (termasuk Badan usaha/BUMN dan Pemda) mau dengan kesadaran penuh mengikuti program JKN. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mampu meyakinkan seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya gotong royong dalam pelaksaan program JKN ini.

Tentunya, walaupun pemerintah dan BPJS kesehatan massif melakukan edukasi, penegakkan hukum, pendataan yg baik, merevisi regulasi sehingga PPU sektor mikro kecil bisa menjadi peserta JKN, dsb dsb, saya meyakini masih akan ada rakyat Indonesia yang belum bisa ikut program JKN ini di 1 januari 2019 yaitu pekerja migran Indonesia yg bekerja di luar negeri. Kenapa? ya karena regulasi di UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Permenaker no. 7 tahun 2017 tdk memposisikan pekerja migran kita sebagai subyek dalam program JKN.

Ya, pastinya masih akan ada rakyat Indonesia yang tersisihkan dari progran JKN di 1 januari 2019 nanti.

Pinang Ranti, 2 Januari 2018

Tabik

Timboel Siregar

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar