Home Eksekutif Catatan Sore “Delapan Langkah Mengatasi Defisit BPJS”

Catatan Sore “Delapan Langkah Mengatasi Defisit BPJS”

88
Timboel Siregar, Sekjen OPSI.

Hari ini Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun delapan langkah utk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.

Langkah Pertama, pemerintah telah membayar iuran PBI utk bulan Nopember dan Desember 2017. Kalau langkah pertama yaitu membayar PBI november dan desember 2017 sebesar rp.4.2 triliun ya itu memang kewajiban pemerintah. Jadi menurut saya iuran PBI nopember dan Desember tetap akan diterima BPJS kesehatan, jadi tidak usah dihitung lagi sebagai langkah menambal defisit krn itu sdh kewajiban di 2017 ini.

Langkah kedua yaitu memberikan bantuan sebesar Rp. 3.6 Triliun, bukan PMN namanya. Ya sudah bagus itu, apalah namanya yg pasti pemerintah bantu langsung ke BPJS Kesehatan.

Langkah ketiga yaitu memotong langsung pajak rokok dgn potensi Rp. 5.1 triliun juga hal yg baik. Langkah ini hanya utk memastikan pemda berkomitmen membantu iuran BPJS K bagi warga daerahnya. Menurut saya potensi pemasukan dari pajak rokok ini sbg proses memaksa pemda utk mengikutsertakan rakyat di daerah ke BPJS K. Kalau seluruh pemda sudah disiplin mengikutsertakan warganya ke BPJS K, ya dana ini sebenarnya nggak keluar juga. Langkah ini utk 2018, bukan nutupin defisit 2017.

Langkah keempat yaitu memotong Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau adalah hal yg baik juga. Tapi dana ini utk 2018.

Langkah kelima yaitu memotong Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemda yg mempunyai utang ke BPJS K. Ya kalau seluruh pemda disiplin membayar iuran maka dana dari Langkah Kelima ini tdk keluar dananya. Bisa dikatakan Langkah Kelima ini diambil karena pemerintah pusat gagal mendisiplinkan pemda membayar iuran. Seharusnya Kemendagri merespon ketidakdisiplinan pemda mendukung JKN dgn menggunakan UU 23 tahun 2014 krn JKN sudah dijadikan Program Strategis Nasional. Tapi ok lah yg penting piutang iuran dari pemda (jamkesda maupun iuran pemda sbg pemberi kerja) akan menjadi nol nantinya di 2018. Piutang iuran jamkesda sampai 30 Juni 2017 ini mencapai 577.599 juta. Piutang iuran pemerintah daerah sbg pemberi kerja per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 469.415 juta.

Langkah keenam yaitu Kemenkeu meminta agar dana operasional BPJS Kesehatan bisa diefisienkan. RKAT Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.63 Triliu yg sdh direalisasikan per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 1.87 Triliun. Saya sepakat dgn permintaan Kemenkeu tsb, tapi bukankah lembaga yg mengesahkan RKAT BPJS kesehatan adalah Kemenkeu juga. Jadi seharusnya Kemenkeu saja yg melakukan rasionalisasi thd pos beban operasional BPJS Kesehatan, seperti misalnya memotong Tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan pejabat BPJS Kesehatan menjadi satu kali upah saja. Selama ini Direksi BPJS Kesehatan dan pejabatnya mendapat THR 2 x upah.

Langkah ketujuh yaitu agar BPJS kesehatan meningkatkan strategic purchasing adalah hal yg sangat baik. Namun selama ini kinerja direksi tdk pernah dievaluasi. Ke depan Kemenkeu melakukan evaluasi terbuka terkait kinerja direksi.

Demikan juga Langkah kedelapan yaitu meminta BPJS Kesehatan mengurangi moral hazard adalah bagian dari kinerja direksi yg harus dievaluasi oleh Presiden.

Dari uraian di atas, saya menilai dari delapan langkah di atas Langkah Pertama, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh dan Kedelapan hanya merupakan langkah pembenahan saja atas kinerja direksi dan komitmen pemda yg lemah selama ini sehingga menghambat pemasukkan bagi BPJS Kesehatan. Ketujuh Langkah tsb juga bisa diterapkan tahun depan bukan untuk menambal defisit tahun 2017 ini.

Yang riil sebagai langkah utk menambah pembiayaan JKN hanyalah Langkah kedua saja. Jadi menurut saya utk defisit tahun 2017 pemerintah belum memiliki jurus jitu jangka pendek mengatasi defisit 2017.

Ini artinya langkah2 yang diambil pemerintah tsb hanya sebatas upaya utk mengalihkan isu agar pemerintah tidak menaikkan iuran seperti yang diamanatkan Pasal 16I Perpres No. 111/2013. Pemerintah dgn sengaja melanggar Pasal 16I tsb.

Semoga Langkah langkah yg akan diambil tersebut bisa mendukung upaya mengatasi defisit. Adalah hal yg sangat baik juga bila langkah2 tsb diselaraskan dgn kehadiran Inpres no. 8 tahun 2017 sehingga semua pihak yg diamanatkan inpres tsb benar2 bekerja dgn baik.

Pinang Ranti, 4 Desember 2017

Tabik

Timboel Siregar

image_pdfimage_print

Komentar

Komentar