JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Kementerian Perindustrian mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengawasi ketat penggunaan alat tangkap ikan Cantrang, demi menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan nasional dan bisa tumbuh di atas 10 persen tahun 2019.
‘Kalau tidak ada kontrol lama-lama menjadi destruktif,’ kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, tertulis, Minggu (21/1/2018) di Jakarta.
- Nelayan Sujud Sukur Jokowi Izinkan Kapal Cantrang BeroperasiÂ
- ‘Susi Adalah Susi… Centrang No!’Â
- Perindo Dukung Nelayan Eks Cantrang di PapuaÂ
Sekedar tahu, era Pak Harto, Cantrang atau Pukat Harimau dilarang keras. Tak seorangpun nelayan berani buka mulut, apalgi membantahnya. Intinya, oknum nelayan pakai Pukat Harimau, berabe. Namun di tengah kegigihan Menteri KKP Susi Pudjiastuti membungkam nelayan, Presiden Jokowi pekan lalu tampil jadi ‘Dewa Penyelamat’ para nelayan yang berdemo di depan Istana Negara.
Ditambahkan Panggah, bahwa pengawasan Cantrang ini adalah supaya tidak merusak biota laut dan sistem produksi ikan. Bahwa Cantrang bisa mengambil anak ikan juga.
‘Penggunaan cantrang yang semena-mena akan membuat overfishing (penangkapan ikan berlebihan)’, jelasnya mengingatkan.
Panggah minta tata kelola perikanan yang baik menjaga keberlangsungan investasi dan keberlanjutan produksi di sektor industrinya. ‘Saat ini yang terpenting adalah mengisi kebutuhan bahan baku untuk mengoptimalkan kapasitas terpasang yang sudah ada’, imbuhnya.
Kemenperin mencatat, rata-rata utilisasi industri pengolahan ikan masih berkisar 50 persen. Misalnya di industri pengolahan ikan beku, dari kapasitas yang dimiliki 975 ribu ton, sudah terpakai untuk poduksi sebesar 372.686 ton pada tahun 2016. Artinya minus kapasitas 603 ribu ton.
Produksi industri udang beku sekitar 314.789 ton pada 2016 dari kapasitas terpasang 500.500 ton. Minus 185.711 ton.
Saat ini, kelompok bidang usaha industri pengolahan ikan di dalam negeri terdiri dari 674 perusahaan pengolahan udang dan ikan lainnya menyerap tenaga kerja 337 ribu orang. Selanjutnya, terdapat 44 perusahaan pengalengan ikan menyerap 26.400 tenaga kerja.
‘Untuk kelompok industri pengolahan ikan, kami inginnya setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Paling tidak ada growth terus di atas 10 persen hingga 2019’, harap panggah.
Penguatan performa industri pengolahan ikan ini dipacu untuk ikut berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen.
‘Kami juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pengolahan ikan nasional agar mampu lebih kompetitif dengan industri dari negara Asean lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura’, ungkapnya.
Diharapkan ke depan bisa melampaui China, karena sektor perikanan nasional besar sekali dan Indonesia mampu mengelolanya.
Panggah menyatakan pemerintah terus mendorong industri pengolahan ikan jadi salah sektor prioritas yang perlu dipercepat pengembangannya berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.
‘Upaya yang sudah kami lakukan ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional’, ujarnya.
Industri produk rumput laut juga luar biasa. ‘Karena 85 persen pasokan rumput laut dunia berasal dari Indonesia’, tukasnya lagi.
Kini, industri rumput laut sudah ada 35 perusahaan dengan memprosesnya menjadi agar-agar dan produk lainnya.
‘Perlu pembenahan sektor industri pengolahan rumput lain agar produknya lebih beragam dan menjadi barang jadi, bukan produk mentah dan setengah jadi’, pungkasnya. (linda)
