Home Breaking News “Berternak” Utang, Jokowi Dinilai Telah Langgar Konstitusi

“Berternak” Utang, Jokowi Dinilai Telah Langgar Konstitusi

417
Salamuddin Daeng. (Foto: Fahdi/Citraindonesia)

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Peneliti Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) Salamudin Daeng menilai, ada dua hal yang mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo telah melanggar Konstitusi. Salah satunya dalam kebijakan utang luar negeri (ULN) yang terus membengkak dan tak terkendali.

“Menurut data Bank Indonesia (BI), saat mantan Presiden SBY berhenti menjadi RI 1, ULN pemerintah sebesar US$129,73 miliar atau sebesar Rp1.751,4 triliun (kuartal III-2014). Sekarang ULN pemerintah mencapai US$159,7 miliar (akhir Agustus 2016),” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Berdasarkan data itu, menurut dia, berarti selama dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, ULN Pemerintah bertambah sebesar Rp404,5 triliun.

Parahnya, utang dalam negeri (UDN) Pemerintah juga semakin tak terkontrol.

Sumber data BI menyebutkan, UDN Pemerintah hingga Oktober 2014 mencapai Rp1.107,28 triliun, namun saat ini UDN telah mencapai Rp1.518,69 atau bertambah Rp411,39 triliun.

“Utang pemerintahan Presiden Jokowi adalah yang terbesar dibandingkan seluruh Presiden yang pernah berkuasa di Republik ini. Bahkan mengalahkan utang pemerintah yang dibuat selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru dengan kurs yang berlaku saat ini,” imbuh Daeng.

Dengan mengacu pada bukti-bukti tersebut, Daeng lantas menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah layak dinyatakan melanggar konstitusi karena pertama, sebagai Presiden, Jokowi telah menistakan konstitusi negara karena berbohong pada rakyat akibat melanggar janjinya saat kampanye yang anti hutang.

Kedua, Presiden Jokowi juga telah melanggar UU Keuangan Negara yang hanya memperbolehkan utang maksimum setahun hanya 3% dari PDB. (fahd)

Komentar

Komentar