Home Breaking News Bappebti Gandeng Penegak Hukum, Tingkatkan Pengawasan Perdagangan BPK

Bappebti Gandeng Penegak Hukum, Tingkatkan Pengawasan Perdagangan BPK

173
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kemendag Sri Hariyati saat Rapat Koordinasi dengan Apgakum Bidang PBK di Pontianak, Rabu (2/8/2017). (Foto : Kemendag)

PONTIANAK, CITRAINDONESIA.COM- Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti Kemendag) gandeng penegak hukum di Kalimantan Barat (Kalbar), berkomitmen meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), baik legal maupun ilegal.

“Bappebti akan menyusun langkah-langkah konkret penanganan kasus atas pelanggaran ketentuan di bidang perdagangan berjangka, baik yang yang tidak berizin, maupun yang memiliki izin dari Bappebti,” jelas Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Kemendag Sri Hariyati di Pontianak, Rabu (2/8/2017), seperti dalam siaran tertulis yang diterima citraindonesia.com.

Selain itu, Sri menambahkan, akan dibangun koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti dengan Korwas PPNS Polri dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu demi terwujudnya sinkronisasi penegakan hukum, khususnya di Kalimantan Barat.

Rakor di Kalbar merupakan rakor ke-4 di tahun ini setelah sebelumnya digelar di Surakarta, Aceh, dan Manado. Peserta rakor sebanyak 50 orang terdiri dari perwakilan Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, OJK, kanwil imigrasi, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, dan civitas akademika.

Masyarakat awam diminta berhati-hati terhadap bujukan menjadi nasabah melalui berbagai seminar forex gratis dan mewaspadai iming-iming keuntungan dan pendapatan tetap. Hal ini kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena mereka tidak menyadari bahwa investasi di bidang PBK memiliki potensi keuntungan besar dengan risiko yang juga besar (high risk and highreturn).

“Modus operandi pelanggaran terus berkembang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya sinergi Bappebti dengan aparat penegak hukum, khususnya di Kalimantan Barat,” tegas Sri.

Bappebti tidak tinggal diam terhadap maraknya perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki izin Bappebti. Upaya melindungi masyarakat dari penipuan perusahaan nakal yang diambil Bappebti, antara lain mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan pialang ilegal dari aktivitas perusahaan ilegal di Indonesia. Apabila masih melakukan kegiatan ilegal, maka akan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pialang ilegal tersebut.

Bappebti tergabung dalam Tim Satgas Waspada Investasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai upaya pencegahan berkelanjutan. Satgas Waspada Investasi merupakan wadah atau forum yang menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Bappebti juga telah mengambil langkah-langkah preventif dalam menanggulangi kegiatan ilegal di bidang perdagangan berjangka.

“Bappebti dengan Kemenkominfo pada 2016-2017 telah memblokir 97 situs web bermuatan perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti (ilegal dan menyesatkan). Selain itu, Bappebti juga menghentikan kegiatan pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti; dan seminar, baik gratis maupun disponsori broker dalam dan luar negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti sebanyak 26 kali,” urai Sri.

Terdapat pemblokiran 2 jenis situs web, yaitu situs web yang menggambarkan perusahan pialang ilegal dan situs web yang menduplikasi pialang legal dengan tujuan tidak baik oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Duplikasi meliputi data dan informasi perizinan dari instansi yang berwenang, seperti Bappebti, OJK, bursa berjangka, dan lembaga kliring berjangka. Bappebti juga memblokir kembali situs-situs web yang terus bermunculan dan diduga dari pialang ilegal yang sama sebanyak 14 kali tahun lalu.

Sri menambahkan, sebagian besar pengaduan yang diterima Bappebti merupakan pelanggaran di bidang transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang termasuk di dalamnya Forex, Index, dan Mata Uang. Oleh karena itu, Bappebti masih memberlakukan kebijakan moratorium untuk penerbitan izin di bidang SPA yang telah diberlakukan sejak 15 Maret 2014.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bappebti terus berupaya mengurangi pelanggaran-pelanggaran di bidang SPA, antara lain dengan mendorong peningkatan transaksi multilateral melalui optimalisasi peran pialang berjangka untuk gencar memasarkan produk-produk multilateral kepada masyarakat.

Selain itu, juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui publikasi rutin dengan menginformasikan daftar nama pialang yang telah memiliki izin, cara memilih pialang yang benar, dan cara bertransaksi yang benar dengan tujuan menekan maraknya pialang ilegal (daring); serta melakukan penindakan, penanganan, dan pencegahan pialang ilegal yang tidak mempunyai izin usaha di bidang PBK. (pemi)

Komentar

Komentar