Home Breaking News Bappebti Akui Masih Banyak Pelanggaran Perdagangan Berjangka Komoditi

Bappebti Akui Masih Banyak Pelanggaran Perdagangan Berjangka Komoditi

1174
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati. (Foto: Kemendag)

SURABAYA, CITRAINDONESIA.COM- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti Kemendag) mengakui masih banyak pelanggaran yang dilakukan penyelenggara kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Sehingga Bappebti bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan aparat penegak hukum Kota Surakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kasus Hukum di Bidang PBK di Surakarta, hari ini, Rabu (8/7/2017).

“Pelanggaran masih banyak dilakukan oleh pihak yang menyelenggarakan kegiatan layaknya PBK, namun tidak memiliki izin dari Bappebti. Bentuknya dapat berupa seminar atau workshop forex yang dilakukan di berbagai hotel berbintang,” Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati.

Seminar atau workshop tersebut, lanjut Sri, berpotensi menjadi sarana perekrutan masyarakat untuk menjadi nasabah dan selanjutnya berinvestasi di Forex dan Gold. Kegiatan itu diduga telah melanggar Pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 (UU No. 10 Tahun 2011) dengan ancaman pidana 5-10 tahun dan/atau denda Rp10-20 miliar.

“Rakor ini juga untuk membangun koordinasi dengan Bagian Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polri dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu agar terwujud sinkronisasi penegakan hukum,” jelas Sri.

Sri mengharapkan agar masyarakat berhati-hati dalam mengikuti kegiatan yang berkedok pelatihan, seminar, atau workshop forex secara gratis yang pada akhirnya ditawarkan menjadi nasabah dan selanjutnya melakukan transaksi forex dengan iming-iming pasti untung dan penghasilan tetap (fixed income).

“Investasi di bidang PBK memiliki sifat high risk high return dan penuh risiko. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih jeli dan teliti apabila mau berinvestasi dan memilih perusahan pialang yang telah memiliki izin dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Bappebti,” tegas Sri.

Sri mengungkapkan, Bappebti telah melakukan langkah-langkah preventif dalam menanggulangi kegiatan ilegal di bidang PBK, diantaranya kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pada 2016-2017, telah dilakukan pemblokiran 81 situs bermuatan perdagangan berjangka yang ilegal dan menyesatkan, serta tidak memiliki izin dari Bappebti. Selain itu juga telah dilakukan 21 kali penghentian kegiatan pialang berjangka tanpa izin, serta penghentian kegiatan seminar/workshop gratis yang disponsori broker luar negeri maupun dalam negeri yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Jadi Investor Cerdas

Saat ini terdapat 65 perusahaan Pialang Berjangka, 2 Bursa Berjangka, 2 Kliring Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, dan 1 asosiasi yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. “Kami mengimbau bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di perusahaan yang terdaftar di Bappebti, hendaknya tetap menjadi investor yang cerdas dengan mengecek legalitas perusahaan PBK di website Bappebti,” imbau Sri.

Selain itu, Sri meminta masyarakat untuk mengenali secara jeli jenis investasi yang akan digunakan apakah berisiko atau tidak, dan mengecek pula apakah perusahaan pialang memiliki rekening terpisah untuk penampungan dana nasabah. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh iming-iming janji pasti untung dan penghasilan tetap.

Sri juga mempersilakan untuk menghubungi Bappebti apabila masih terdapat keraguan mengenai legalitas, mekanisme transaksi, dan hal-hal terkait lainnya di http://www.bappebti.go.id/id/pages/contact.html atau melalui SMS Center Bappebti 0811-1109901 atau telepon (021) 31924744.

Acara Rakor Penanganan Kasus Hukum di Bidang PBK tersebut dihadiri 50 peserta yang terdiri dari Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor OJK, Kanwil Imigrasi, Dinas Kominfo, Dinas Perdagangan, dan Civitas Akademika. (pemi)

Komentar

Komentar