Awas serangan fajar di putaran ke-2 Pilkada DKI Jakarta! Masalahnya ini partai final. Siapapun dan apapun kita patut waspada, diduga bisa terjadi pratek setali tiga uang. Sebab kursi DKI 1 ini adalah jabatan gubernur paling strategis di tanah air “setara presiden loh“.
Bayangkan saja kawan! APBD-nya juga segambreng! Mata siapa yang gak melek melihat APBD mencapai Rp80 triliun setahun. Nah, wajar jika banyak orang bermodal tebal dari luar kota sana datang ke ke ibu kota dan menjadi warga ibu kota dadakan, itu tampaknya sudah gak masalah lagi, tak seperti dulu- para RT-RW, Lurah hingga Camat minta ini minta itu agar dapat KTP Jakarta. Sekarang tidak. Ente punya duit banyak, bisa jadi warga Jakarta. Ente punya banyak duit banyak, juragan partai politik pasti ngiler kasih perahu tumpangan untuk merebut tahta nan fantastis itu. Soal embel- embel itu sudah rahasia umum!
Untuk itulah, para aparat, baik itu KPUD sebagai pemilik hajat, Panwaslu, Tim Saber Pungli, Kejasaan, KPK serta LSM, media dan masyarakat ibu kota khususnya, harus kompak mengawasinya agar terpilih seorang gubernur yang pro rakyat, jauh dari beleid hukum sehingga sang “pangeran si Pitung” bersih sebagaimana kita idam-idamkan untuk mengubah nasib kita paling tidak dalam 5 tahun ke depan…. ya tak!
Tiga pasangan calon (paslon) memang sudah menyelesaikan serangkaian kegiatannya dalam Pilkada Serentak 2017 di ibukota ini.
Namun sayangnya ketiga nomor urut 1, Agus- Sylvi, nomor urut 2, Ahok- Djarot, dan paslon nomor 3 Anis- Sandi, tak mampu merebut suara mayoritas atau 50+1 persen sebagaimana ketetapan KPUD atau juga tradisi KPU Pusat, sehingga hajatan 5 tahunan ini tidak bisa satu putaran.
Nah, berhubung tidak tercapai prosentase itu, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survey, di mana Agus – Sylvi raih suara sekitar 18 persen, Ahok- Djarot dapat suara sekitar 42 persen, Anis- Sandi sekitar 40 persen, maka otomatis kontestasi itu harus maju ke putaran kedua. Tetapi hasil survey lembaga itu belum menentukan loh- acuan doang.
Bahwa KPUD DKI Jakarta masih menghitung perolehan suara itu secara ril, untuk selanjutnya menentukan siapa yang paling unggul. Bila perhitungan KPUD DKI Jakarta itu juga tidak ada paslon mendapat perolehan suara 50+1, pasti nyoblos kali kedua digelar meski harus menghamburkan uang rakyat cukup besar.
Nah, di sinilah kita harus bergerak dan berpartisipasi mengawasi jalannya pesta kita ini. Karena sangat potensial terjadi kecurangan alias pat gulipat, misalnya adanya pemilih ganda hingga serangan fajar alias money politic.
Lagi pula, Ketua Umum Partai Gerindra, dalam konfrensi pers, dihadiri Cagub Anis- Sandi serta para timses dan Pimpinan Partai Pendukungnya, sudah mengingatkan kita bahwa Pilkada DKI kali ini adalah sebuah pertarungan melawan penjajah rakyat Indonesia. Ngeri memang bila stetmen Prabowo Subianto itu benar. hanya beliau yang tahu!
“Pilkada, DKI khususnya menjadi simbol pertarungan antara (orang) yang ingin memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran dan (orang) yang ingin membuktikan bahwa uang bisa menjajah seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo dalam konfrensi pers di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017).
Namun bagi penulis, stetmen Prabowo itu patut kita jadikan sebagai masukan untuk kita mawas diri agar tidak terjebak dalam praktek kotor ala semau gue- apalagi sampai menjajah rakyat sendiri. Bukankah kita sudah muak cara- cara tirani dan penjajahan Belanda plus Jepang ratusan tahun? Itu sangat menyengsarakan dan merugikan. Bahkan lebih pahak, kita sebagai WNI harus merasa malu bila praktek kotor dipertontonkan pada kontestasi yang dipantau 100 observer asing itu.
Jadi kesimpulannya, Anda para kontestan, timses dan pendukung, jadilah orang jujur dan jadilah sebagai negarawan sejati. Tunjukkan etika, moral dan humanisasi sebagai modal besar untuk memikat hati rakyat untuk memilih Anda, tanpa harus capek berkoar- koar. Camkan dalam diri Anda bahwa kami mencari pemimpin yang tidak berpikir pangkat dan kekuasaan sesaat!
redaksi
